’koPemerintah Irak secara resmi mengumumkan peningkatan status pertahanan nasional dengan memberikan kewenangan penuh kepada pasukan Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces/PMF) untuk melancarkan serangan balasan terhadap setiap agresi militer asing.
Keputusan strategis ini ditetapkan dalam sidang darurat Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani pada Selasa malam, 24 Maret 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas rangkaian serangan udara yang menghancurkan markas komando militer di berbagai provinsi, yang telah merenggut nyawa belasan personel keamanan resmi Irak.
Dalam pernyataan resminya, Baghdad menegaskan bahwa PMF adalah pilar integral dari sistem pertahanan negara dan setiap serangan terhadap fasilitas maupun personelnya akan diperlakukan sebagai tindakan perang terhadap kedaulatan Irak. Otoritas baru ini mencakup hak untuk melakukan tindakan balasan segera terhadap ancaman dari udara, baik berupa jet tempur maupun drone, yang memasuki ruang udara Irak tanpa izin.
Pemerintah Irak menyatakan bahwa mereka tidak lagi bisa mentoleransi “pelanggaran kedaulatan yang berulang” dan mewajibkan angkatan bersenjata untuk menggunakan segala sarana yang diperlukan guna melindungi tanah air.
Keputusan ini menandai pergeseran drastis dalam kebijakan luar negeri Irak, yang sebelumnya berusaha menjaga keseimbangan antara hubungan strategis dengan Washington dan aliansi regional dengan Tehran. Dengan memberikan legitimasi bagi PMF untuk membalas serangan AS dan Israel secara terbuka, Irak kini berada di ambang keterlibatan langsung dalam konflik regional yang lebih luas.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Irak juga telah memanggil utusan diplomatik dari negara-negara terkait untuk menyampaikan nota protes keras, sembari memperingatkan bahwa stabilitas kawasan kini berada dalam ancaman serius akibat eskalasi militer yang tak terkendali. atlasmiliter_fb
