- Dugaan keterlibatan anggota polisi aktif dalam praktik suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi memunculkan pertanyaan serius soal integritas dan konflik kepentingan di tubuh aparat penegak hukum.
Nama Yayat Sudrajat alias ‘Lippo’ mencuat setelah ia disebut menerima aliran dana hingga Rp16 miliar dari sejumlah proyek pemerintah daerah.
Yayat, yang diketahui masih aktif bertugas di Polsek Cimanggis, diduga berperan sebagai penghubung antara pihak swasta dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Fakta tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, ketika Yayat bersaksi untuk terdakwa Sarjan. Dalam kesaksiannya, ia mengakui memperoleh fee sekitar 7 persen dari nilai proyek yang berhasil ‘dijembatani’.
Temuan ini menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional yang menilai perlu ada klarifikasi menyeluruh dari Polda Metro Jaya. Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim menyebut, pihaknya akan mengawasi proses penanganan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kasus ini akan kami monitor. Kami perlu memastikan bagaimana penanganannya dan apakah sudah sesuai prosedur,” ujarnya, Minggu, 19 April 2026.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menegaskan, pengakuan Yayat soal penerimaan fee miliaran rupiah telah menjadi bagian dari alat bukti dalam berkas perkara.
Kasus ini berakar dari operasi tangkap tangan pada Desember 2025 yang mengungkap praktik suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bupati Bekasi periode 2025–2030 Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pengusaha Sarjan.
