JAKARTA -ForumJurnalisInvestigasi.Com-Komite Investigasi Internal PT Pos Indonesia menemukan selisih pembukuan fantastis mencapai Rp 9 triliun dalam laporan keuangan periode audit terbaru [2025/2026].
Temuan dugaan penyelewengan dana ini terungkap setelah audit forensik mendalam mendeteksi adanya manipulasi data transaksi elektronik sistem kliring pos di kantor pusat Jakarta sepanjang semester pertama tahun ini.
Akibat aliran dana ilegal yang masuk ke puluhan rekening bayangan pihak ketiga tersebut, jajaran direksi PT Pos Indonesia kini resmi dinonaktifkan untuk mempermudah proses penyelidikan hukum oleh Kejaksaan Agung.
Penyelidikan mendalam ini bermula ketika tim auditor menemukan ketidakcocokan data yang masif antara manifest fisik kiriman barang dan pencatatan kas digital perusahaan.
Setelah dilakukan penelusuran rekam jejak digital (digital footprint) secara berkala, tim menemukan bahwa sistem manajemen keuangan pusat sengaja diretas dari dalam dengan modus memotong sebagian margin keuntungan transaksi harian secara konstan.
Skandal mega korupsi ini diperkirakan melibatkan jaringan orang dalam tingkat tinggi (high-level insiders) yang bekerja sama dengan vendor teknologi luar.
Direktur Eksekutif Forum Jurnalis Investigasi (FJI) menegaskan bahwa kerugian sebesar Rp 9 triliun ini setara dengan setengah dari total aset produktif perusahaan BUMN tersebut pada tahun lalu. Dampak langsung dari kebocoran ini memicu kelumpuhan operasional logistik nasional dan penurunan drastis tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pos negara.
Proses hukum kini berjalan cepat setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan mendadak di gedung pusat PT Pos Indonesia dan menyita puluhan server utama sebagai barang bukti.
Penyidik menggunakan metode penelusuran aset (asset tracing) internasional untuk melacak aliran uang yang diduga kuat telah dicuci ke dalam bentuk aset kripto dan properti mewah di luar negeri.
Untuk memulihkan keadaan, Kementerian BUMN segera menunjuk tim manajemen sementara guna mengambil alih operasional dan melakukan restrukturisasi total sistem digitalisasi keuangan.
Selain itu, pemerintah mengesahkan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengisolasi kebocoran dana agar tidak menghentikan layanan distribusi logistik publik di daerah pelosok.***
