Dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh jajaran petinggi militer dan perwakilan media, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait meningkatnya gelombang kritik terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Ia menilai bahwa sebagian kelompok pengkritik saat ini tidak lagi murni menyuarakan aspirasi rakyat, melainkan telah disusupi oleh kepentingan luar. Secara spesifik, pihak yang dimaksud sebagai “antek asing” adalah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan pengamat politik yang menerima pendanaan tidak transparan dari organisasi internasional untuk memperlemah stabilitas domestik.
Ketakutan Prabowo terhadap kritik tersebut berakar pada kekhawatiran atas potensi disintegrasi bangsa dan kegagalan program hilirisasi ekonomi yang sedang gencar dijalankan.
Pemerintah melihat kecaman yang masif dapat menciptakan polarisasi tajam di masyarakat sekaligus merusak citra investasi Indonesia di mata dunia. Bagi sang presiden, narasi negatif yang terstruktur berisiko memicu ketidakstabilan politik yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk menguasai kembali sumber daya alam nasional.
Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil saat ini bertujuan murni untuk memandirikan bangsa dari ketergantungan global. Ia meminta publik untuk lebih jeli dalam memilah informasi dan tidak mudah terhasut oleh retorika yang tampak objektif namun destruktif.
“Kita tidak anti-kritik, tetapi kita harus waspada terhadap agenda terselubung. Saya melihat ada indikasi kuat beberapa kelompok sengaja mendikte narasi kita demi keuntungan pihak luar yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju dan mandiri,” ujar Prabowo dengan nada tegas saat memberikan sambutan.
Tudingan ini memicu reaksi keras dari para aktivis hak asasi manusia dan jurnalis senior yang menilai pemerintah sedang mencoba membungkam suara kritis dengan dalih sentimen nasionalisme.
Forum Jurnalis Investigasi memandang pernyataan tersebut sebagai sinyal lampu kuning bagi kebebasan pers dan demokrasi di tanah air. Tuduhan tanpa bukti yang jelas mengenai keterlibatan aktor luar negeri dikhawatirkan akan menjadi alat legitimasi untuk mengkriminalisasi para pemikir kritis dan jurnalis yang berusaha menjalankan fungsi kontrol sosial
