Example 728x250
Ekonomi & Bisnis

Gebrakan Transparansi Sabet Penghargaan: Purbaya Didapuk Sebagai Menteri Berkinerja Terbaik Versi Survei LKPN

49
×

Gebrakan Transparansi Sabet Penghargaan: Purbaya Didapuk Sebagai Menteri Berkinerja Terbaik Versi Survei LKPN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya, dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Kajian Publik Nasional (LKPN) dengan tingkat kepuasan publik mencapai 78,4 persen.

Keberhasilan ini didorong oleh efektivitas program pemulihan ekonomi nasional dan transparansi tata kelola yang dinilai sangat bersih oleh publik. Menanggapi capaian tersebut, Purbaya menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah kerja keras seluruh tim di kementerian yang harus terus dipertahankan secara konsisten.

“Hasil survei ini bukan alasan untuk kami berpesta, melainkan sebuah pengingat bahwa ekspektasi rakyat kini berada di pundak kami. Kami akan terus membuka ruang bagi jurnalis investigasi dan publik untuk mengawasi setiap rupiah yang kami belanjakan agar tetap sasaran,” kata Menteri Purbaya secara langsung dalam konferensi pers di Jakarta.

Beliau berkomitmen untuk terus menjaga integritas, bersikap responsif terhadap kritik, dan tidak cepat berpuas diri dengan angka-angka di atas kertas.

Direktur Eksekutif LKPN menyatakan bahwa gaya kepemimpinan Purbaya membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas melalui kebijakan lintas sektoral yang rapi.

Pihak lembaga survei juga mengapresiasi optimalisasi penyerapan anggaran di bawah kepemimpinan Purbaya yang berjalan tanpa ada indikasi kebocoran dana publik. Responden dalam survei tersebut mayoritas memilih Purbaya karena eksekusi solusinya yang cepat dan berbasis data riil di lapangan.

Melalui forumjurnalisinvestigasi.com, publik berharap momentum penghargaan ini menjadi pemantik bagi kementerian lain untuk membuka akses informasi seluas-luasnya demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

Pengawasan ketat dari jurnalis dan masyarakat sipil dinilai menjadi pilar utama dalam mengawal akuntabilitas kabinet ke depan. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat tercapai tanpa tercederai oleh praktik korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *