JAKARTA — Forumjurnalisinvestigasi.com – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan tengah mematangkan rencana besar untuk merombak total sistem pertanggungjawaban hukum di sektor badan usaha milik negara.
Rencana ini tidak main-main. Pemerintah akan membentuk pengadilan ad hoc khusus.
Fokus utamanya adalah memeriksa rekam jejak keuangan dan kebijakan strategis para direksi BUMN.
Jangkauan investigasinya sangat masif. Pemerintah akan menarik garis waktu hingga 30 tahun ke belakang.
Artinya, tata kelola BUMN sejak akhir era Orde Baru, masa Reformasi, hingga dekade terakhir akan dibongkar ulang.
Sebuah sumber di lingkaran dalam istana membisikkan bahwa langkah ini dipicu oleh akumulasi kerugian negara yang terselubung.
“Banyak rapor merah yang sengaja ditutupi oleh manipulasi pembukuan selama bertahun-tahun,” ujar sumber tersebut kepada tim investigasi.
Pengadilan ad hoc dipilih karena jalur peradilan umum dinilai terlalu lambat.
Proses birokrasi hukum biasa sering kali kalah cepat dengan pola penghilangan aset oleh oknum koruptor.
Nantinya, peradilan khusus ini akan melibatkan auditor independen internasional dan pakar forensik keuangan global.
Fokus buruan bukan sekadar memenjarakan pelaku. Pemerintah memprioritaskan pemulihan aset (asset recovery) secara maksimal.
Langkah radikal ini diprediksi akan memicu guncangan politik besar.
Sejumlah nama tokoh senior dan mantan menteri diperkirakan bakal masuk dalam radar pemeriksaan.
Publik kini menunggu sejauh mana keberanian politik ini akan direalisasikan menjadi ruang sidang nyata.
