JAKARTA – Proses pergantian pejabat di ring satu pemerintahan kembali memantik sorotan tajam, bukan karena rotasinya, melainkan karena cara eksekusinya yang dinilai menabrak batas etika bernegara. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, secara terbuka melayangkan kritik keras atas cara pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Istana.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa tata kelola etika dalam penggunaan kekuasaan di Indonesia saat ini sudah berada dalam tahap yang memprihatinkan. Ia mendesak agar regulasi mengenai batasan moral penguasa segera diperkuat lewat Undang-Undang Etika Bernegara.
“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri. Sebagai contoh, cara Purbaya diberitahu akan diganti. Meski banyak yang setuju pergantian ini, tetapi caranya memang kurang etis,” ujar Jimly menanggapi polemik tersebut, Kamis (17/9/2026).
Diplomasi Telepon di Ruang Rapat: Sebuah ‘Pelecehan’ Etika?
Kritik Jimly bukan tanpa dasar. Momentum pencopotan ini viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman publik. Sebuah rekaman video memperlihatkan Purbaya tengah mengikuti rapat resmi di DPD RI saat ia menerima telepon mendadak dari Mensesneg Hadi Prasetyo.
Di koridor luar ruang rapat itulah, sang mantan Menkeu diduga baru mengetahui nasib jabatannya telah berakhir melalui sambungan telepon singkat. Sikap pasrah Purbaya yang berulang kali mengucapkan, “Iya Pak, siap Pak, saya masih di DPD,” kini menjadi simbol bagaimana komunikasi politik di tingkat atas dijalankan tanpa mengindahkan tata krama birokrasi yang terhormat.
Jimly mengaku sangat memaklumi kemarahan publik yang tercermin dari respons pedas netizen di berbagai platform digital. “Saya ikut memahami kritik pedas di medsos mengenai caranya itu,” tambahnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru untuk menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, bagi komunitas jurnalis dan pengamat kebijakan publik, insiden “pemecatan via telepon” di tengah rapat lembaga tinggi negara ini meninggalkan catatan merah yang tebal mengenai bagaimana etika kekuasaan dipraktikkan hari ini.
