JAKARTA — Di tengah guncangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah fakta mengejutkan dari internal Partai Golkar akhirnya terkuak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dipastikan telah menanggalkan jabatannya di jajaran elite partai berlambang beringin tersebut.
Langkah politik ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu. Nusron secara langsung menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
Meskipun elite Golkar mengklaim pengunduran diri ini merupakan keputusan lama agar Nusron bisa fokus pada urusan lain, momentum pembukaan informasi ini ke publik memicu tanda tanya besar.
Publik mengaitkan manuver ini dengan rentetan penggeledahan KPK di Kementerian ATR/BPN serta ditetapkannya empat orang yang diduga sebagai “lingkaran kepercayaan” Nusron sebagai tersangka kasus suap Hak Guna Bangunan (HGB).
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD bahkan sempat mengembuskan isu adanya ketidakharmonisan antara Nusron dan elite DPP Golkar saat ini.
Dengan status barunya yang kini hanya sebagai anggota biasa, publik dan para pengamat investigasi terus menanti sejauh mana dampak riak politik ini akan memengaruhi posisi hukum Nusron di pusaran kasus antirasuah tersebut.
