Oleh : Wahyudi El Panggabean
Budi Arie menyulut kegaduhan lewat wacana percepatan Pemilu sebelum 2029, sementara sikap diam Presiden Jokowi seolah mengonfirmasi sinyal pelengseran Prabowo. Melalui lensa jurnalisme investigasi, Wahyudi El Panggabean membedah manipulasi kata tersebut secara radikal dari perspektif psikologis, biologis, politis, hingga nilai luhur siyasah Islam.
Pernyataan kontroversial Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo bukan sekadar letupan lisan biasa. Bagi jurnalis investigasi, ini adalah studi kasus sempurna tentang pengondisian massa.
Budi Arie secara gamblang melempar wacana bahwa Pemilu bisa dipercepat sebelum tahun 2029. Pernyataan spekulatif ini langsung memicu kegaduhan besar di tengah ruang publik nasional.
Menariknya, Presiden Jokowi hanya diam seribu bahasa atas prediksi sepihak dari Budi Arie tersebut. Sikap diam itu justru terkesan mengonfirmasi narasi bahwa Prabowo bakal dilengserkan.
Di panggung politik hari ini, kata-kata tidak lagi berfungsi sebagai jembatan kebenaran. Diksi sensitif sengaja dipersenjatai menjadi racun yang dirancang secara presisi.
Dari dimensi psikologis, arsitek strategi sangat memahami struktur kognitif manusia. Isu “kudeta” atau “pelengseran” dilempar untuk menstimulasi amigdala, bagian otak pemroses rasa takut.
Saat ketakutan massal teraktivasi, fungsi korteks prefrontal otomatis melumpuh. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam bias konfirmasi akut dan berhenti berpikir logis.
Publik tidak lagi mencari kebenaran substantif. Mereka disibukkan oleh pertikaian horizontal untuk membela polarisasi kelompok masing-masing di ruang siber.
Di saat rakyat mengalami kelelahan mental inilah, elite bergerak di balik layar. Mereka dengan tenang membagi kue kekuasaan tanpa pengawasan publik.
Secara biologis, reaksi massa berakar pada mekanisme evolusi manusia. Manusia purba dirancang skeptis dan penuh kecurigaan demi bertahan hidup dari ancaman luar.
Di era digital, kecurigaan alami ini dieksploitasi habis-habisan oleh algoritma. Media sosial merekayasa konflik untuk memicu letupan dopamin kolektif yang adiktif.
Narasi kontroversial sengaja diproduksi demi menjaga publik tetap candu kemarahan. Akibat keracunan dopamin massal ini, kegaduhan keliru dianggap sebagai bentuk partisipasi politik.
Padahal, semua itu hanyalah pengalihan isu yang terencana. Perhatian publik sengaja dipalingkan dari realitas ekonomi yang mencekik seperti PHK dan harga pangan.
Secara politis, manuver melempar isu di depan Presiden adalah bentuk test the water. Taktik kalkulatif ini digunakan untuk mengukur loyalitas koalisi di pemerintahan.
Agenda ini juga memetakan arah perlawanan politik lawan. Tujuannya menciptakan ketergantungan psikologis publik terhadap stabilitas semu yang ditawarkan oleh penguasa.
Politik hari ini bukan lagi arena adu gagasan menyejahterakan. Ini hanyalah industri pertunjukan, di mana rakyat membayar tiketnya tetapi dijadikan kelinci percobaan.
Bagaimana nilai politik Islam memandang distorsi ruang publik ini? Dalam siyasah syar’iyyah, kekuasaan adalah amanah berat yang berfondasikan kejujuran (shidiq) dan penyampaian kebenaran (tabligh).
Islam melarang keras penggunaan tipu daya (khid’ah) dan manipulasi informasi (tadlis) dalam memimpin. Pemimpin yang menipu rakyat diancam dosa besar yang sangat berat.
Isu palsu dan sandiwara yang memecah belah umat bertentangan dengan prinsip keadilan. Politik Islam menuntut akuntabilitas nyata, bukan retorika yang membodohi akal sehat.
Sebagai jurnalis investigasi, kita dilarang larut dalam tepuk tangan sandiwara. Tugas jurnalisme adalah meruntuhkan dekorasi panggung dan menelanjangi ruang gelap di belakangnya.
Publik harus bertransformasi menjadi masyarakat berbasis data, bukan massa reaktif. Jika wacana politik tidak memiliki dasar hukum, abaikan sebagai polusi suara.
Membunuh sandiwara politik busuk ini hanya butuh satu cara nyata. Kita harus mencabut pasokan perhatian, menolak ditakuti, dan konsisten menuntut kerja konkrit penguasa.
Sebab jika kita tetap diam dan terus membiarkan diri terbuai, kita hanya akan membenarkan apa yang pernah diperingatkan oleh filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre:
“Ketika orang-orang kaya menabuh genderang perang, orang-orang miskinlah yang akan mati.”
Dalam konteks hari ini: ketika para elite memainkan sandiwara kata, rakyatlah yang menanggung racunnya.
