- Panglima Kodam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan, dirinya tidak melarang masyarakat menonton atau menggelar pemutaran film Pesta Babi.
Namun, ia mengajak semua pihak untuk membuka ruang diskusi agar informasi yang berkembang dapat diuji dan dipahami secara objektif.
“Saya tidak melarang pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Kalau ada masyarakat yang menonton film itu, undang kami dan mari kita berdiskusi bersama,” ujar Pangdam pada Jumat (29/5/2026) di Merauke.
Menurutnya, pembubaran nobar yang terjadi di sejumlah daerah kemungkinan disebabkan keterbatasan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di Merauke, khususnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita bisa menguji bersama apakah benar atau tidak apa yang digambarkan dalam film tersebut. Kami adalah pelaku sejarah yang berada langsung di lapangan dan mengetahui kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Ia menilai masyarakat di Papua, khususnya di Merauke sebagai lokasi pelaksanaan PSN, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang terjadi, dibandingkan pihak-pihak yang hanya memperoleh informasi dari tayangan film.
“Kalau di luar sana ada yang melarang, mungkin karena informasi yang mereka miliki terbatas. Tetapi kalau di Papua, apalagi di Merauke yang menjadi lokasi kejadian, mari kita berdiskusi. Saya yakin tidak ada alasan untuk melarang orang menonton film tersebut karena masyarakat sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Pangdam juga menegaskan bahwa dirinya mengikuti secara langsung perkembangan masyarakat Papua Selatan sejak dimulainya program strategis nasional.
Karena itu, ia mengaku memahami fakta-fakta yang terjadi di lapangan. “Berbeda dengan mereka yang berada di luar Papua yang menonton lalu menyimpulkan isi film tersebut tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Kami ada di lapangan dan mengetahui fakta yang terjadi. Karena itu, mari ajak kami menonton bersama dan berdiskusi dalam forum yang terbuka,” tegasnya.
Ia berharap perbedaan pandangan terkait film dokumenter tersebut dapat disikapi melalui dialog dan diskusi yang sehat, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Kompas.com
