- Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan pengerahan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam acara satu tahun Program MBG untuk pemberdayaan masyarakat di Jakarta pada Kamis (16/4/2026) mengatakan, di awal Program MBG berjalan, BGN tidak mungkin langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan skema proses pengadaan barang dan jasa.
Ia menilai, Polri, TNI, hingga Kadin dipilih karena instansi tersebut telah memiliki pasukan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia yang dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, karena di awal Program MBG berjalan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harus ada percepatan.
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” ujar Sony.
Menurutnya, dengan skema tersebut, pemerintah dapat melakukan percepatan karena tidak mungkin seluruh SPPG dapat dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa yang tentu akan membutuhkan waktu cukup lama. Sony menjelaskan, rencana awal target Program MBG di tahun 2025 yakni membangun 5.000 SPPG yang melayani kurang lebih 15 juta penerima manfaat.republika.com
