Oleh: Wahyudi El Panggabean
KEHIDUPAN ini, sering tampil dengan paradoks. Ungkapan bahwa: “Kemiskinan tidak memaksa orang menjadi pencuri, dan kekayaan tidak otomatis melahirkan kejujuran”, tampaknya menjadi tamparan keras bagi kita.
Terlebih lagi, kala menyandingkan ungkapan religiutas itu, dengan kondisi ekonomi di tengah sloganis penegakan hukum Indonesia hari ini.
Di tengah narasi yang sering menyudutkan kaum papa sebagai sumber kriminalitas, realitas hari ini justru mempertontonkan pemandangan sebaliknya.
Panggung politik dan penegakan hukum di tanah air menjadi bukti nyata. Kerakusan tidak lahir dari perut yang lapar, melainkan dari jiwa yang kosong.
Kemiskinan sejati bukanlah tentang ketiadaan materi. Ia adalah runtuhnya benteng moralitas.
Secara moral, tindakan korupsi adalah pilihan sadar, bukan paksaan keadaan. Karakter seseorang diuji bukan saat mereka kekurangan, melainkan saat memegang kuasa.
Miskin materi seharusnya menjadi ladang persemaian kesabaran dan kemampuan menahan diri. Sebaliknya, kekayaan adalah ujian amanah yang menuntut pertanggungjawaban besar.
Ketika seorang pejabat atau penegak hukum memilih korup, mereka sedang meruntuhkan tatanan keadilan sosial. Mereka mengkhianati kontrak sosial bangsa.
Dari perspektif psikologis, korupsi di pusat kekuasaan dipicu oleh keserakahan tanpa batas (greed-driven crime). Pelaku mengalami degradasi empati yang akut.
Rasa bersalah mereka dimatikan oleh rasionalisasi yang menyimpang. Kekayaan melimpah melahirkan sindrom merasa berhak atas segalanya (entitlement).
Mereka tidak mencuri untuk bertahan hidup. Mereka merampok untuk mempertahankan status sosial dan gaya hidup mewah.
Ditinjau dari sisi biologis, keserakahan bermanifestasi dalam pembajakan sistem penghargaan (reward system) di otak. Khususnya pada pelepasan dopamin.
Ketika seseorang terbiasa mendapatkan uang instan, otak menuntut stimulasi yang lebih kuat untuk mencapai kepuasan yang sama.
Ini menjelaskan mengapa koruptor yang sudah kaya raya tidak bisa berhenti mencuri. Mekanisme biologis mereka mengalami malfungsi ekstrem akibat hilangnya kendali moral.
Dalam nilai Islam, konsep ini dikupas tuntas melalui hakikat qana’ah (merasa cukup) dan bahaya thama’ (serakah).
Islam memandang kemiskinan sebagai ujian kesabaran. Sementara kekayaan adalah ujian amanah yang jauh lebih berat.
Korupsi, dalam terminologi Islam, setara dengan ghulul (pengkhianatan) dan as–suht (harta haram). Praktik ini dilarang keras karena menghancurkan kemaslahatan publik.
Ironisnya, korupsi hari ini telah menjalar hingga ke redaksi media. Lembaga yang seharusnya menjadi anjing penjaga (watchdog) demokrasi kini ikut terinfeksi.
Ketika media keranjingan uang haram, kebenaran disisipkan di ruang gelap. Berita pesanan pun menjadi komoditas demi membela perampok uang rakyat.
Lebih menjijikkan lagi, rumah ibadah dan simbol agama kini kerap dijadikan kedok. Agama dimanipulasi sebagai alat pencucian uang sekaligus pencucian dosa para koruptor.
Lihat saja bagaimana para koruptor kakap berlindung di balik jubah religius demi mengaburkan asal-usul harta mereka.
Aliran dana gelap mengalir lancar ke yayasan-yayasan keagamaan dan pembangunan tempat ibadah megah. Ini bukan kesalehan, melainkan taktik licik mencuci dosa sosial.
Kondisi ini diperparah oleh rusaknya integritas institusi hukum kita yang kian rapuh disusupi mafia peradilan.
Kasus-kasus terbaru menunjukkan jual-beli vonis, pemerasan oleh oknum jaksa, hingga keterlibatan hakim agung dalam pusaran suap sudah menjadi rahasia umum.
Ketika benteng terakhir keadilan bisa dibeli dengan seonggok uang, maka hukum tidak lagi menegakkan kebenaran, melainkan mengamankan kekayaan haram.
Di sinilah peran jurnalisme investigasi diuji kekuatannya untuk memutus rantai pembusukan sistemik ini.
Jurnalis investigasi tidak boleh sekadar menjadi juru ketik siaran pers resmi atau pemandu sorak korps penegak hukum.
Kita dituntut bergerak lebih dalam, mengendus jejak digital perbankan, menyusup ke ruang-ruang gelap transaksi, dan membongkar siapa saja oknum media yang ikut menerima jatah bungkam.
Menyingkap kebenaran berarti siap menelanjangi kemunafikan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Jika demikian adanya, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya jelas: rakyat kecil di piramida sosial paling bawah.
Ketika anggaran negara dijarah, hak dasar rakyat atas pendidikan dan kesehatan murah telah dirampas. Kemiskinan struktural sengaja dipelihara oleh sistem yang korup.
Lebih dari itu, moralitas publik dihancurkan, dan kepercayaan terhadap institusi negara berada di titik nadir.
Kesimpulannya, miskin tidak identik dengan kejahatan, dan kaya bukanlah jaminan kejujuran. Perang melawan korupsi tidak cukup dengan hukum yang tumpul ke atas.
Mari kita rapatkan barisan, asah kembali pena investigasi, dan suarakan kebenaran tanpa kompromi demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Tugas suci kita hari ini adalah menelanjangi kemiskinan moral para penguasa yang bersembunyi di balik topeng kesalehan dan kemewahan fana.***
