Apakah Anda merasa negeri ini sedang dipimpin penguasa yang tidak adil?
Jika ya, Filsuf Prancis, Michel Foucault, sebenarnya sudah menyiapkan tesis kuno yang siap menampar kesadaran kolektif kita hari ini:
“Sering kali, kita sebenarnya bukanlah korban kekuasaan. Bisa jadi, kita adalah bagian dari sistem yang menciptakan kekuasaan yang tidak adil ini.”
Ungkapan tersebut menjadi cermin retak bagi kondisi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024.
Tampaknya, gemuruh kritik anti-kekuasaan serta bombardir tudingan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seolah menempatkan mereka sebagai anomali. Yang tiba-tiba jatuh dari langit.
Kita melupakan satu fakta mendasar. Mereka adalah produk legal dari sistem demokrasi yang kita jalankan sendiri. Mereka berkuasa setelah memenangi pertarungan sah di pesta demokrasi.
Magnet Elektoral di Balik Karung Beras
Tudingan bahwa kemenangan mereka murni karena manipulasi politik elite patut diuji secara komprehensif.
Strategi pemenangan Prabowo–Gibran dengan sangat jeli memetik kemenangan di atas pemenuhan kebutuhan pragmatis rakyat. Melalui instrumen Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos).
Data berbicara secara empiris. Berdasarkan rilis data Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari kelompok masyarakat yang mengaku menerima bansos.
Nyatanya, 69,3 persen penerima bansos justru menjatuhkan pilihan kepada pasangan Prabowo–Gibran.
Selaras dengan hal tersebut, survei Indikator Politik Indonesia, mencatat 59,7 persen responden yang pernah menerima bantuan serupa juga mencoblos pasangan nomor urut dua.
Angka-angka ini menjadi bukti tak terbantahkan, tentang efektivitas politik patronase dalam menjinakkan pilihan politik massa.
Insting Bertahan Hidup & Jebakan Resiprositas
Secara biologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui mekanisme pertahanan hidup dasar manusia. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan adalah instrumen purba yang menggerakkan insting bertahan hidup.
Ketika negara hadir membawa sembako dan uang tunai tepat di depan pintu rumah menjelang pemilu, otak manusia meresponsnya sebagai stimulus keamanan biologis.
Logika ini linier dengan pendekatan psikologis. Artinya, prinsip resiprositas atau balas budi bekerja secara masif. Rakyat jelata yang dihimpit kesulitan ekonomi merasa berutang budi secara moral.
Bansos dan BLT bukan sekadar bantuan materi, melainkan “transaksi psikologis” yang mengikat loyalitas pemilih.
Cermin Retak Demokrasi Transaksional
Dari kacamata pendekatan politik, kenyataan ini membongkar hipokrasi publik. Sesungguhnya, rakyat Indonesia sendirilah yang ikut andil menciptakan struktur kekuasaan hari ini.
Pemilih kita, yang didominasi oleh kelas menengah ke bawah, cenderung bersikap transaksional dan pragmatis.
Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan elite jika mereka menggunakan trik bansos. Sebab pasar pemilihnya sendiri menyukai hal tersebut.
Sistem politik kita mencerminkan wajah masyarakatnya. Saat mayoritas pemilih menukar hak suaranya dengan jaminan ekonomi jangka pendek, momen itulah yang dijadikan rakyat secara sadar menyerahkan mandat kekuasaan. Sekaligus melegitimasi taktik patronase politik tersebut.
Ancaman Transendental
Namun, kekuasaan yang lahir dari rahim pragmatisme membawa tanggung jawab moral dan spiritual yang teramat berat.
Al–Qur’an memberikan peringatan keras terhadap para penguasa. Yang kerap mengumbar janji. Namun berujung ingkar saat sudah duduk di kursi kekuasaan.
Allah SWT berfirman dalam Surah As-Saff ayat 2-3: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”
Ayat ini mengunci moralitas pemimpin agar tidak menjadikan janji manis sebagai alat pemuas syahwat politik semata.
Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit mengancam para pemimpin yang berkhianat pada amanat rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan wewenang untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu (berkhianat kepada) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.”
Mengingkari janji kampanye dan mengabaikan kesejahteraan sejati rakyat setelah kekuasaan diraih adalah bentuk pengkhianatan sistemik. Dan dosanya tidak sekadar bersifat politis, melainkan transendental.
Wajah Sendiri di Cermin Kekuasaan
Kemenangan politik di Indonesia kini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri kokoh sendirian tanpa ditopang oleh kehendak massa. Meski kehendak itu digerakkan oleh selembar uang dan sekarung beras.
Pada akhirnya, kita dipaksa merenung atas pilihan kolektif ini melalui kata-kata menohok dari negarawan asal Prancis, Joseph de Maistre:
“Setiap bangsa mendapatkan pemimpin yang layak bagi mereka.”
Jika hari ini kita melihat ketidakadilan atau kecacatan dalam sistem kekuasaan, tengoklah cermin.
Sebab wajah kekuasaan itu adalah pantulan dari diri kita sendiri.
Masya Allah!
