Politik belah bambu kembali memakan korban. Kali ini, korbannya adalah nalar sehat publik. Narasi saling serang antar-kelompok sengaja dirawat.
Ini bukan sekadar dinamika demokrasi yang dinamis. Ini adalah desain besar yang terstruktur.
Tujuannya: melemahkan daya kritis rakyat demi kelanggengan kekuasaan. Sebagai jurnalis, kita harus membongkar kedok ini. Mari kita bedah strategi licik ini secara multidimensi.
Sisi Politik
Secara politik, konflik horizontal adalah tameng terbaik bagi penguasa. Perseteruan antar-pendukung menciptakan kebisingan yang sempurna. Kebisingan ini efektif menutupi isu-isu krusial bangsa.
Korupsi kebijakan, pelemahan institusi hukum, dan legislasi kilat menjadi luput dari radar publik. Rakyat sibuk bertengkar di media sosial. Energi publik habis untuk hal-hal yang tidak substansial.
Fragmentasi ini mencegah lahirnya gerakan sipil yang solid. Ketika rakyat terpecah, mereka tidak akan pernah menjadi ancaman bagi elite.
Jejak Riil
Fakta di lapangan membuktikan bagaimana strategi kebisingan ini dioperasikan. Contoh riil paling gamblang terlihat pada manipulasi sengketa ijazah Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
Isu administratif personal sengaja ditarik ke dalam pusaran hukum formal dan ruang digital secara berlarut-larut.
Pada kasus ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono resmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan keabsahan ijazah S1 UGM.
Rektorat UGM bahkan harus menggelar konferensi pers resmi untuk menegaskan keabsahan dokumen kelulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985.
Konflik ini berakhir dengan pembalikan status hukum saat penggugat divonis penjara atas kasus ujaran kebencian.
Pola serupa dimainkan pada sengketa ijazah Gibran. Keabsahan pendidikannya di UTS Insearch Sydney dan MDIS Singapura (afiliasi University of Bradford) digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Publik disuguhi drama perdebatan surat penyetaraan luar negeri. Padahal dokumen fisik asli telah ditunjukkan dan pihak kampus luar negeri telah merilis klarifikasi resmi.
Ketika institusi resmi dan pengadilan telah memberikan kepastian, bara perseteruan di tingkat akar rumput tetap sengaja dipelihara.
Ini bukti nyata bahwa target utamanya bukan mencari kebenaran hukum, melainkan memelihara kebisingan demi memecah konsentrasi rakyat.
Sisi Psikologis
Secara psikologis, strategi ini memanfaatkan polarisasi identitas. Elite politik sengaja menciptakan dikotomi “kita” melawan “mereka”. Narasi ini memicu kecurigaan antar-anak bangsa.
Publik terjebak dalam bias konfirmasi yang akut. Mereka hanya menerima informasi yang mendukung kelompoknya. Kritik objektif dianggap sebagai serangan musuh.
Akibatnya, empati sosial terkikis habis. Ruang publik dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian yang diproduksi massal. Masyarakat menjadi cemas, tidak saling percaya, dan mudah dikendalikan.
Motivasi Ekonomi
Di balik kegaduhan politik, ada motif ekonomi yang sangat kuat. Konflik vertikal antara rakyat dan penguasa sangat dihindari oleh elite. Mengapa? Karena itu bisa mengganggu jalannya bisnis oligarki.
Maka, arah konflik diubah menjadi horizontal. Rakyat diadu dengan sesama rakyat. Sementara itu, sumber daya alam terus dikeruk tanpa pengawasan. Uang negara mengalir ke proyek-proyek kroni.
Kemiskinan struktural tetap langgeng. Rakyat yang sibuk bertengkar tidak akan sempat mempertanyakan ke mana larinya kekayaan negara mereka.
Sisi Biologis
Strategi ini bahkan menyentuh aspek biologis manusia. Narasi ancaman dan kebencian mengaktifkan amigdala. Ini adalah bagian otak purba yang mengatur respons takut dan bertahan hidup (fight or flight).
Ketika amigdala mendominasi, fungsi korteks prefrontal menurun. Padahal, bagian otak ini berfungsi untuk berpikir logis dan mengambil keputusan.
Elite politik tahu cara memicu adrenalin dan kortisol masyarakat. Publik dibuat selalu dalam kondisi stres emosional.
Dalam kondisi biologis seperti ini, manusia kehilangan kemampuan berpikir kritis. Mereka bertindak hanya berdasarkan insting kelompok.
Nilai-Nilai Islam
Islam secara tegas melarang strategi adu domba ini. Perbuatan ini dikenal sebagai namimah (adu domba) dan ikhtilaf yang tercela.
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT mengingatkan agar kita tidak berpecah belah karena akan melemahkan kekuatan kita sendiri.
Strategi melemahkan rakyat demi kekuasaan adalah bentuk kezaliman yang nyata. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penguasa yang menipu rakyatnya diancam diharamkan masuk surga.
Pemimpin seharusnya menjadi pengayom dan pemersatu umat. Bukan menjadi sutradara di balik panggung sandiwara yang memecah belah bangsa.
Jurnalisme investigasi harus berani menyuarakan kebenaran ini. Kita harus menyadarkan publik bahwa mereka sedang diadu domba.
Jangan biarkan energi bangsa habis dalam pusaran kebencian yang diciptakan para pemburu kekuasaan.
“Dunia ini runtuh bukan karena kejahatan orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik.”
— Albert Einstein
