Isu penangkapan Listyo Sigit Prabowo dan kroninya mengguncang panggung nasional. Peristiwa ini memicu spekulasi besar.
Apakah ini awal keretakan hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo? Dalam politik, romansa kekuasaan sering kali berumur pendek.
Adagium klasik Lord Palmerston kembali terbukti. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.
Hubungan Prabowo dan Jokowi yang awalnya terlihat intim kini diuji oleh realitas kekuasaan baru. Ketika kursi nomor satu sudah berpindah tangan, peta kepentingan otomatis bergeser secara radikal.
Keretakan ini kian nyata saat jangkar politik keluarga Solo mulai digoyang di ranah hukum. Gelombang gugatan hukum terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka kini resmi menggelinding ke pengadilan.
Kasus persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga putusan lembaga peradilan tertinggi menjadi amunisi baru. Surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran terus dicecar di meja hijau.
Persoalan ini bukan lagi sekadar rumor digital, melainkan dokumen legal yang mengancam legitimasi administrasi mereka.
Dari kacamata psikologi politik, pergeseran ini sangat wajar. Penguasa baru selalu membutuhkan legitimasi penuh. Prabowo perlu keluar dari bayang-bayang Jokowi untuk menegaskan otoritasnya.
Membiarkan atau bahkan mendorong kasus hukum ijazah ini berproses adalah cara psikologis untuk memperlemah patron politik lama di mata publik.
Secara ekonomi, politik adalah instrumen redistribusi sumber daya. Penangkapan elite penguasa lama serta pengusutan hukum keluarga Solo menjadi jalan masuk bagi konsolidasi ekonomi baru.
Gerakan ini biasa dilakukan untuk memutus aliran logistik lawan politik. Ini adalah cara membersihkan sisa-sisa kekuatan lama yang berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan ekonomi penguasa baru.
Jika dibedah dari sisi biologis dan evolusi, hasrat mempertahankan kekuasaan tertanam dalam gen manusia. Secara genetis, manusia cenderung mencari dominasi demi kelangsungan kelompoknya.
Pengkhianatan dalam politik adalah manifestasi dari insting bertahan hidup dan kompetisi memperebutkan sumber daya yang terbatas. Otak manusia merespons ancaman kehilangan kekuasaan dengan cara menyingkirkan pihak yang dianggap tidak lagi sejalan.
Namun, nilai-nilai Islam mengajarkan sebaliknya. Politik dalam Islam adalah amanah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat (siyasah syar’iyyah).
Kekuasaan bukanlah alat pemuas nafsu biologis atau penumpukan kekayaan. Politik yang baik harus berlandaskan moralitas, kejujuran, dan kesetiaan pada janji, bukan pengkhianatan demi syahwat kekuasaan sesaat.
Kasus Listyo Sigit Cs serta drama sidang ijazah menjadi sinyal kuat. Konsolidasi kekuasaan baru sedang berjalan. Jembatan aliansi lama perlahan mulai terbakar. Pada akhirnya, rakyat kembali disuguhkan drama perebutan takhta yang dingin dan penuh kalkulasi.
“Politik adalah mekanisme yang digunakan oleh orang-orang tanpa prinsip untuk memanipulasi orang-orang tanpa memori, demi mendapatkan kekuasaan tanpa batas.”
— Voltaire
