JAKARTA —Forumjurnalisinvestigasi.com Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencopot secara permanen 13 pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Langkah ini diambil setelah para pejabat tersebut terbukti secara sahih terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Bahkan, salah satu oknum pegawai tercatat memiliki nilai deposit fantastis yang hampir menyentuh angka Rp200 juta.
Keputusan krusial ini diumumkan langsung oleh Mentan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Senin (31/8/2025).
Amran menegaskan bahwa sanksi pemecatan dari jabatan ini didasarkan pada data hasil verifikasi dan penelusuran mendalam yang telah dinyatakan lengkap.
Sebagai langkah cepat pasca-pencopotan, Inspektur Jenderal Irham Waroihan dan Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi langsung diinstruksikan untuk mencari figur pengganti guna mengisi kekosongan kursi jabatan tersebut per hari ini.
Teguran Diabaikan, Sanksi Menanti
Tindakan radikal ini bukan tanpa alasan. Amran mengungkapkan bahwa Kementan sebelumnya pernah mendeteksi riwayat kasus serupa dalam skala kecil.
Saat itu, pihak kementerian masih memilih jalur persuasif berupa pembinaan dan teguran keras. Namun, alih-alih jera, pelanggaran disiplin berat ini justru berulang.
“Dulu pernah ada kecil-kecil, kami beri peringatan. Kami mencoba pembinaan, memberi peringatan. Ternyata berulang. Lebih baik ini diberhentikan, dicopot sekalian,” tegas Amran di hadapan media.
Amran juga memberikan peringatan keras kepada sisa 52 ribu pegawai Kementan di seluruh Indonesia. Ia memastikan radar pengawasan tidak akan dikendurkan, dan sanksi serupa siap dijatuhkan jika ada aparatur sipil negara (ASN) lain yang nekat bermain api dengan judi online.
Bagi Amran, langkah pemecatan ini justru bentuk ‘penyelamatan’ bagi keluarga mendasar dari para pelaku yang abai terhadap tanggung jawab moralnya.
Sebagai pelayan publik, ASN Kementan dituntut mutlak menjadi teladan. Komitmen bersih-bersih ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementan tidak memberi ruang bagi pelanggaran disiplin dan penyakit masyarakat di dalam birokrasi mereka.
