Oleh: Wahyudi El Panggabean
Investigasi lingkungan adalah salah satu ruang kerja jurnalistik yang paling berbahaya di Indonesia. Saat seorang jurnalis memutuskan untuk menelusuri jejak limbah beracun, memetakan deforestasi ilegal, atau membongkar gurita bisnis di balik perusakan alam, mereka tidak hanya berhadapan dengan medan fisik yang berat. Tantangan terbesar justru hadir pasca-liputan: serangan balik hukum dari korporasi raksasa yang menggunakan pasal-pasal represif.
Taktik membungkam pers ini dikenal global sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Polanya klise namun mematikan. Korporasi atau pihak berperkara menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP atau UU ITE untuk menjerat jurnalis. Tujuannya bukan mencari keadilan, melainkan menguras energi, waktu, dan mental jurnalis agar investigasi tersebut mati muda.
Namun, jagat hukum Indonesia sebenarnya memiliki satu senjata pamungkas untuk mematahkan taktik kotor ini. Senjata itu bernama Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal ini menegaskan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”
Tameng Absolut bagi Jurnalis
Secara hukum, Pasal 66 UU PPLH berstatus sebagai lex specialis (aturan khusus) yang mengesampingkan aturan umum. Ketika seorang jurnalis menerbitkan laporan investigasi lingkungan, esensi dari kerja tersebut adalah memperjuangkan hak publik atas lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, jurnalis secara otomatis masuk dalam subjek hukum yang wajib dilindungi oleh pasal ini. Aturan ini memotong semua upaya gugatan perdata ganti rugi miliaran rupiah maupun tuntutan pidana penjara.
Kekuatan pasal ini kian solid pasca-terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 37/KMA/SK/III/2023. Melalui pedoman ini, hakim di pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa indikasi SLAPP di awal persidangan. Jika terbukti bahwa jurnalis digugat karena karya jurnalistik yang membela lingkungan, hakim berwenang mengeluarkan putusan sela untuk langsung menolak gugatan tersebut. Ini adalah kemenangan besar bagi kemerdekaan pers.
Peran Jurnalis Menyembuhkan Bumi
Keberadaan Pasal 66 UU PPLH bukan sekadar fasilitas imunitas yang istimewa, melainkan sebuah pengakuan negara atas vitalnya peran jurnalis investigasi. Jurnalis adalah benteng pertahanan terakhir bagi kelestarian bumi. Ketika pengawas formal di lapangan lumpuh oleh suap, pena jurnalis investigasi yang bekerja mengungkap kebenaran.
Laporan investigasi yang mendalam terbukti mampu memaksa otoritas mencabut izin korporasi perusak hutan, menghentikan pencemaran sungai, hingga menyeret mafia lingkungan ke meja hijau. Tanpa perlindungan Pasal 66, ruang redaksi akan dicekam ketakutan, dan suara-suara alam yang rusak akan selamanya senyap.
Tantangan kita hari ini adalah menyamakan persepsi aparat penegak hukum di tingkat bawah agar tidak mudah menerima laporan pidana dari korporasi. Jurnalis investigasi tidak boleh gentar. Pasal 66 UU PPLH adalah perisai kita. Gunakan riset yang presisi, patuhi Kode Etik Jurnalistik, dan biarkan pena kita terus bekerja menyelamatkan lingkungan demi masa depan generasi yang akan datang.
