Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa, BEM-KM UGM mengkritik Presiden Prabowo terkait beberapa kebijakan, terutama menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat kasus keracunan yang menimpa ribuan anak.
Mereka juga menyoroti potensi sifat otoriter dalam pemerintahan dan mengkritik posisi pemerintah terkait konflik Palestina yang dianggap tidak sesuai konstitusi.
Program (MBG):
BEM-KM UGM mendesak evaluasi total atau penghentian program MBG karena telah menimbulkan kasus keracunan pada 6.542 anak di berbagai daerah, yang dinilai sebagai ancaman terhadap kesehatan dan pelanggaran HAM.
Posisi Palestina:
BEM-KM UGM mengkritik dukungan Presiden terhadap two-state solution (solusi dua negara) untuk konflik Israel-Palestina. Mereka menganggap hal tersebut pengkhianatan terhadap konstitusi dan sejarah keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Gaya Kepemimpinan:
Presiden dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter setelah satu tahun memerintah, di mana program dan komunikasi publik dianggap tidak demokratis.
Kritik Lingkungan Istana:
BEM UGM menyoroti bahwa presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menyampaikan hal-hal menyenangkan (asal bapak senang), sehingga mengabaikan masukan kritis.
Kritik ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan agar lebih berpihak pada rakyat
