Oleh: Wahyudi El Panggabean
Menelusuri jejak profesi advokat menuntut kita untuk kembali ke masa lalu, membedah akar kata yang melahirkannya.
Secara etimologis, kata “advokat” diserap dari bahasa Latin, advocatus, yang terbentuk dari awalan ad (kepada/menuju) dan vocare (memanggil).
Secara harfiah, advocatus berarti “dia yang dipanggil untuk membantu”. Dalam istilah hukum klasik, sosok ini adalah seorang ahli atau kerabat dekat yang dipanggil ke ruang sidang untuk berdiri di samping terdakwa.
Fungsinya, untuk memberikan sumbangsih pemikiran, serta menyuarakan pembelaan bagi mereka yang hak-haknya terancam.
Di zaman klasik Romawi Kuno, peran advocatus berkembang menjadi pilar penting dalam sistem peradilan. Pada masa itu, hukum Romawi sangat kompleks dan sarat formalitas.
Masyarakat awam, terutama kaum plebeian (rakyat jelata), sering kali buta hukum dan tidak berdaya saat berhadapan dengan kaum bangsawan atau otoritas penguasa di pengadilan. Di sinilah advokat hadir.
Secara hakiki, mereka dibutuhkan sebagai benteng keadilan karena adanya ketimpangan kuasa yang nyata. Tanpa pembela yang cakap, keadilan hanya akan menjadi milik kelompok yang kuat dan kaya.
Advokat zaman Romawi, seperti negarawan kesohor Cicero, bertindak sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tertindas, memastikan bahwa kebenaran material tidak tenggelam oleh kesewenang-wenangan struktural.
Namun, mengamati dinamika hari ini, sebuah pertanyaan besar mengusik nurani kita: apakah fungsi hakiki advokat sebagai benteng keadilan itu sudah bergeser di era modern, atau belum?
Jawabannya, sayangnya, adalah ya. Fungsi tersebut telah mengalami pergeseran yang cukup masif. Di era digital saat ini, kiblat profesi ini cenderung berbelok ke arah hedonisme dan budaya flexing (pamer kekayaan). Serta mengikis nilai-nilai idealisme yang dahulu dijunjung tinggi.
Advokat kini sering kali dicitrakan bukan lagi lewat ketajaman argumentasi hukumnya di ruang sidang, melainkan lewat kemewahan mobil sport, setelan jas berharga fantastis, dan gaya hidup glamor yang dipamerkan di media sosial.
Secara psikologis, pergeseran fungsi ini didorong oleh perubahan orientasi mental pemburu kesuksesan. Di era modern, struktur sosial masyarakat mengukur keberhasilan seseorang hampir seluruhnya dari aspek materi dan status visual.
Tekanan psikologis untuk diakui sebagai “pengacara sukses” menciptakan kecemasan sosial (FOMO), yang memaksa sebagian advokat menjadikan profesi ini semata-mata sebagai mesin pencetak uang (komersialisasi hukum), bukan lagi bentuk pengabdian (officium nobile).
Ketika hukum dipandang sebagai komoditas dagang, orientasi psikologis sang pembela akan beralih dari “bagaimana menegakkan keadilan” menjadi “bagaimana memenangkan klien demi bayaran tertinggi”.
Meskipun masih ada segelintir advokat yang teguh memegang idealisme di jalur advokasi rakyat miskin, arus utama industri hukum modern sulit membendung godaan hedonisme ini.
Tugas kita bersama, terutama melalui mata pena jurnalisme investigasi, adalah terus mengkritisi dan mengingatkan arah kompas moral penegakan hukum kita.
Sebagai perenungan mendalam bagi para penegak hukum dan pencari keadilan, mari kita maknai pesan abadi dari filsuf besar dunia:
“Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan, kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Dan hukum yang terbaik adalah hukum yang mampu melindungi mereka yang lemah dari keserakahan yang kuat.” — Blaise Pascal
