Oleh: Wahyudi El Panggabean
Politik adalah panggung sandiwara terbesar. Di sini, moralitas sering kali digeser oleh kalkulasi pragmatis. Kekuasaan harus dipertahankan dengan cara apa pun.
Dalam buku The 48 Laws of Power, Robert Greene menulis aturan main yang dingin. Hukum ke-26 berbunyi: “Keep Your Hands Clean” (Jagalah Tangan Anda Tetap Bersih).
Menurut Greene, penguasa harus tampak bagai teladan kesopanan. Segala pekerjaan “kotor” harus didelegasikan kepada orang lain. Penguasa butuh kambing hitam untuk menutupi jejaknya.
Di Indonesia, Joko Widodo adalah praktisi terbaik hukum ini. Sejak dari Solo, Jakarta, hingga Istana Merdeka, ia memakai persona yang sama. Santun, murah senyum, dan tampak bersahaja.
Namun di balik senyum itu, konsolidasi kekuasaan berjalan presisi. Puncaknya adalah kemunculan Gibran Rakabuming Raka di panggung nasional. Aliansi taktis dengan Prabowo Subianto menjadi kuncinya.
Dari Solo hingga Dinasti Istana
Rekam jejak politik Jokowi memiliki pola yang konsisten. Ia mengumpulkan kekuasaan tanpa pernah terlihat sebagai agresor.
Saat memimpin Solo dan Jakarta, ia membangun benteng citra yang kuat. Gaya blusukan menjadi perisai psikologis dari tudingan elite korup.
Perubahan radikal terjadi menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya. Ketika opsi tiga periode kandas, arah politik berubah. Fokusnya bergeser pada pembangunan dinasti keluarga.
Di sinilah Hukum ke-26 Greene bekerja dengan sempurna. Jokowi tidak maju atau menabrak aturan secara langsung.
Instrumen hukum dilewati melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, MK dipimpin oleh iparnya sendiri. Batas usia cawapres diubah demi sang anak.
Ketika publik marah, sasaran tembaknya adalah MK dan sang paman. Jokowi tetap aman di luar ring politik. Ia cukup melempar komentar normatif: “Itu urusan partai dan peradilan.”
Pemanfaatan Prabowo Subianto adalah puncak strategi kaki tangan (cat’s paw). Mantan rival sengit ditarik masuk ke kabinet, dijinakkan, lalu dijadikan jembatan emas bagi Gibran.
Jokowi berhasil mengamankan masa depan politik keluarganya. Hebatnya, ia tidak perlu menyatakan perang terbuka melawan PDI-P. Semua dibungkus rapi atas nama “keberlanjutan”.
Manipulasi Empati, Citra Wong Cilik
Secara psikologis, strategi ini bertumpu pada manajemen kesan (impression management). Jokowi paham betul psikologi massa di Indonesia.
Masyarakat kita menyukai figur pemimpin yang lembut dan terkesan teraniaya. Jokowi berhasil mengonstruksi diri sebagai personifikasi wong cilik.
Saat kebijakan kontroversial lahir, Jokowi jarang pasang badan di garis depan. UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK adalah contoh nyata.
Ia membiarkan menteri, buzzer, atau partai koalisi berdebat di ruang publik. Merekalah yang menyerap amarah rakyat secara langsung.
Dampaknya adalah bias kognitif di masyarakat. Muncul narasi populer: “Presidennya orang baik, yang rusak adalah para pembantunya.”
Inilah esensi hukum Greene. Memisahkan diri dari eksekusi kebijakan yang tidak populer membuat tingkat kepuasan (approval rating) Jokowi tetap kokoh.
Sifat Machiavellian ini berjalan sangat halus. Penyamarannya adalah bahasa tubuh yang tenang, suara rendah, dan senyuman konstan.
Publik sulit percaya bahwa pria sesantun itu mampu mendesain orkestrasi dinasti politik yang begitu sistemik.
Pemimpin yang Khianat
Pragmatisme Robert Greene menghalalkan kelicikan dalam politik. Namun, Islam berdiri di kutub yang berlawanan.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang berat. Ia bukan mainan pemuas syahwat politik atau alat pelestari keturunan. Pertanggungjawabannya ada di akhirat.
Al-Qur’an melarang keras manipulasi keadilan demi kepentingan golongan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
Strategi “tangan bersih” dengan mengorbankan orang lain adalah bentuk pengkhianatan. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Anfal ayat 27:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Dalam kajian fiqih siyasah, sikap manis di depan publik yang dibarengi kerusakan di balik layar disebut kemunafikan politik (nifaq siyasi). Nepotisme terselubung merusak tatanan keadilan.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Menjadikan institusi negara sebagai pion catur pribadi berarti meruntuhkan legitimasi moral di hadapan Allah.
Fatamorgana “Tangan Bersih”
Penerapan strategi Robert Greene oleh Jokowi membuktikan satu hal. Dalam realisme politik, moralitas sering kali menjadi martir pertama.
Jokowi sukses menjaga penampilannya tetap tak tercela di mata pendukungnya. Ia sukses memanfaatkan partai, MK, hingga Prabowo demi ambisi keluarga.
Namun, jurnalisme investigasi dan catatan sejarah tidak bisa dikelabui. Kosmetik pencitraan akan luntur oleh waktu.
Tangan yang terlihat bersih di depan kamera akan diadili oleh dampak kebijakan yang ditinggalkan. Ketika demokrasi melemah dan nepotisme dianggap wajar, kepura-puraan itu runtuh dengan sendirinya.
Sebagai penutup, bagi para penguasa yang merasa berhasil mengecoh rakyat dengan strategi tangan bersih, renungkanlah kutipan tajam dari pemikir politik legendaris Italia, Niccolo Machiavelli:
“Seorang pangeran tidak pernah kekurangan alasan sah untuk melanggar janjinya. Namun, dia harus tahu bagaimana cara mewarnai karakternya dengan baik, dan menjadi penipu serta pembohong yang ulung; sebab manusia begitu bodoh dan begitu siap untuk patuh pada kebutuhan saat ini, sehingga dia yang menipu akan selalu menemukan orang yang mau membiarkan dirinya ditipu.”
Forumjurnalisinvestigasi.com
