JAKARTA, jurnalisinvestigasi.com — Gelombang desakan moral dari ranah akademis menghantam keras pucuk pimpinan nasional setelah ratusan cendekiawan secara terbuka meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk meletakkan jabatannya.
Gerakan ini diinisiasi oleh Forum Guru Besar Indonesia lewat peluncuran surat terbuka resmi bertajuk Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional.
Hingga laporan ini diturunkan, tercatat lebih dari 150 guru besar dan akademisi senior dari berbagai universitas terkemuka di tanah air telah membubuhkan tanda tangan dukungan.
Berdasarkan dokumen surat terbuka yang diterima tim investigasi, gerakan moral ini dimotori oleh sejumlah inisiator utama. Di antaranya adalah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Idrus Paturusi, dan Prof. Nuhfil Hanani.
Poin krusial yang disorot tajam oleh para pemikir bangsa ini berakar pada persoalan ketatanegaraan yang berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Forum tersebut menilai, polemik pencalonan hingga keterpilihan sang wakil presiden telah melampaui perdebatan hukum formal semata. Masalah ini dianggap telah mencederai pilar keteladanan pejabat publik serta merusak integritas dunia pendidikan.
Krisis kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan baru dinilai terancam meluas jika persoalan pelanggaran etika berat bernegara ini terus dibiarkan tanpa adanya keputusan politik yang berjiwa besar.
Melalui desakan formal ini, para akademisi menuntut langkah kesatria dari Gibran untuk mundur. Langkah tersebut dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar guna memulihkan wibawa konstitusi yang telanjur cacat di mata masyarakat.
Hingga saat ini, pihak Istana Wakil Presiden maupun perwakilan partai koalisi pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait rilisnya desakan dari Forum Guru Besar tersebut.
Apakah Anda memerlukan analisis investigatif kelanjutan mengenai dampak politik terhadap soliditas koalisi Prabowo-Gibran atau penelusuran rekam jejak putusan hukum MK terkait di bursa tata negara?
