NEW YORK — Strategi kepulangan delegasi Iran dari Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York kini menjadi teka-teki geopolitik yang memicu ketegangan baru.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, secara terbuka mengejek dan mempertanyakan cara perwakilan Teheran untuk kembali ke negaranya.
Pernyataan tajam ini muncul setelah AS memperluas sanksi penerbangan melalui Operasi Economic Outcast yang melumpuhkan rute komersial internasional Iran hingga 80-90 persen.
Sanksi baru yang berlaku mulai Rabu, 23 September 2026, langsung direspons oleh maskapai global seperti Turkish Airlines yang membekukan penerbangan ke Iran hingga Maret 2027.
Otoritas penerbangan sipil di negara tetangga seperti Azerbaijan dan Georgia juga resmi menutup ruang udara mereka bagi maskapai komersial asal Iran.
Meskipun berada di bawah tekanan pemboikotan udara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menteri luar negerinya tetap melenggang masuk ke wilayah AS menggunakan visa khusus PBB.
Secara hukum internasional, Pasal 11 Perjanjian Markas Besar PBB mewajibkan AS sebagai tuan rumah untuk memberikan akses masuk dan keluar bagi perwakilan negara anggota.
Namun, aturan PBB tersebut tidak menjamin ketersediaan bahan bakar (avtur), hak lintas udara, maupun kesiapan maskapai pihak ketiga untuk mengangkut mereka pulang.
Investigasi pergerakan diplomatik menunjukkan bahwa Iran berpengalaman menghadapi situasi ini dengan memodifikasi operator pesawat resmi mereka atau beralih ke maskapai negara sekutu.
Selain menghadapi boikot logistik, pergerakan “delegasi inti” Iran selama berada di Manhattan juga dibatasi ketat hanya di sekitar hotel tempat menginap dan area markas PBB.
Ketegangan mencapai puncaknya di ruang sidang ketika perwakilan AS melakukan aksi walk-out saat Pezeshkian berpidato mengecam agresi militer Washington.
Hingga saat ini, korps diplomatik Teheran dilaporkan terus menyusun strategi senyap rute kepulangan demi menembus blokade udara berlapis yang dirancang oleh Gedung Putih.
