JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) kini tengah berada di pusaran krusial yang berpotensi mengubah peta politik nasional. Jika gugatan yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabulkan, posisi Gibran sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto terancam batal demi hukum.
Analisis mengenai skenario pasca-putusan ini menjadi sorotan tajam publik, salah satunya diuraikan oleh pegiat media sosial, Chusnul Chotimah. Menurutnya, keputusan MK yang memenangkan gugatan tersebut akan secara otomatis memicu mekanisme konstitusional pemberhentian dan penggantian wakil presiden.
Berdasarkan ketentuan hukum tata negara yang berlaku, Chusnul merinci tiga tahapan krusial yang akan terjadi jika ijazah SMA Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh mahkamah:
Sidang Paripurna MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan segera menggelar sidang khusus untuk menindaklanjuti putusan MK dan memproses pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Pengajuan Calon oleh Presiden: Dalam tenggat waktu maksimal 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi, Presiden Prabowo Subianto wajib mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru kepada MPR.
Pemilihan dan Pelantikan: MPR kemudian akan menggelar sidang lanjutan untuk melakukan pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan langsung dilantik sebagai Wakil Presiden definitif untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2029.
Kronologi Sengketa dan Kalender Sidang MK
Perkara ini secara resmi terdaftar dalam registrasi sengketa dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Mengingat gugatan ini diajukan jauh setelah proses pemilu usai, MK secara khusus menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 sebagai payung hukum untuk mengakomodasi penanganan sengketa pasca-pemilu tersebut.
Saat ini, mahkamah tengah bekerja dalam linimasa yang sangat ketat. Berikut adalah jadwal rangkaian persidangan yang menentukan nasib kursi RI-2:
21 September 2026: Sidang perdana pembacaan materi gugatan (telah dilaksanakan).
22 September 2026: Penyerahan jawaban dan tanggapan resmi dari para pihak terkait.
23 September 2026: Pemeriksaan persidangan dan pembuktian perkara.
24–25 September 2026: Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk merumuskan putusan.
28–29 September 2026: Sidang pleno pembacaan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi independensi MK sekaligus preseden baru dalam sejarah hukum tata negara Indonesia, di mana keabsahan syarat administrasi seorang wakil presiden aktif diuji secara substantif di tengah masa jabatan berjalan.
