Forumjurnalisinvestigadi.com
Bandung — Penahanan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penempatan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) memicu spekulasi liar mengenai keterlibatan pejabat tinggi daerah.
Kejaksaan Agung kini didesak untuk menelusuri aliran dana korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut ke tingkat pengambil kebijakan tertinggi.
Mengingat posisi strategis Gubernur Jawa Barat saat itu sebagai pemegang saham pengendali BJB, publik kini mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang bisa menyentuh sang mantan orang nomor satu di Jawa Barat.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menegaskan bahwa pengembangan kasus ini didasarkan pada kecukupan alat bukti dan fakta persidangan kelak.
Penyidik saat ini tengah mendalami proses persetujuan anggaran iklan bombastis yang dinilai tidak wajar dan sarat dengan kickback (uang kembalian) ke sejumlah oknum.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti otentik berupa disposisi, instruksi langsung, atau aliran dana yang mengalir ke kantong pribadi, status hukum Ridwan Kamil bisa saja berubah dari saksi menjadi tersangka.
Di sisi lain, tim hukum Ridwan Kamil bersikeras bahwa kliennya selalu mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan tidak pernah mencampuri urusan domestik marketing bank BJB.
Mereka menilai isu ini sengaja digulirkan sebagai komoditas politik untuk menjatuhkan kredibilitas sang arsitek di panggung nasional.
Kendati demikian, forum jurnalis investigasi terus mengawal kasus ini, mengingat skandal perbankan daerah kerap kali melibatkan restu dari otoritas eksekutif tertinggi sebagai pelindung kebijakan.
