Pemerintah resmi melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kritik atas timpangnya beban fiskal negara. Kendati publik mendesak pengalihan dana untuk penguatan daya beli dan infrastruktur, program raksasa ini tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas politik serta ambisi jangka panjang menekan angka stunting.
Namun, investigasi dokumen perencanaan mengendus adanya kekhawatiran akut di internal kabinet terkait efektivitas riil program ini di lapangan.
Di balik narasi investasi strategis tersebut, ditemukan indikasi kuat penyelewengan dana melalui monopoli pengadaan bahan pangan. Penyidikan sementara Kejaksaan Agung terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap dugaan manipulasi verifikasi mitra dan titik dapur dengan angka indikatif kerugian Rp4 triliun.
Skema sistemik ini disinyalir sengaja dirancang untuk menyingkirkan penyedia jasa lokal yang independen demi keuntungan kelompok tertentu.
Dugaan pengondisian vendor logistik ini diperkuat oleh kesaksian dari dalam lingkar pemerintahan. “Ada instruksi tidak tertulis di tingkat regional untuk mengarahkan pengadaan ke korporasi tertentu dengan dalih standardisasi mutu, padahal harganya jauh di atas pasar,” ungkap sumber anonim di kementerian teknis.
Praktek lancung tersebut memicu pembengkakan biaya yang mengeliminasi peran UMKM daerah secara sehat.
Kondisi ini diperparah oleh buruknya manajemen distribusi yang memicu pemborosan anggaran negara. Studi lembaga independen mencatat potensi makanan terbuang dan salah sasaran berisiko merugikan negara Rp622 miar hingga Rp1,27 triliun per minggu.
Jika tata kelola tidak segera dirombak transparan, keberlanjutan Program MBG patut dicurigai bukan demi gizi anak bangsa, melainkan pemeliharaan pusaran rente sekutu politik.
