SINGAPURA — Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, bersiap menerima paket kompensasi tahunan yang nilainya melonjak tajam.
Langkah ini kian memperlebar jarak pendapatan Kompensasi Politik Singapura dengan para kepala negara maju lainnya yang berstatus sebagai Pemimpin Dunia.
Paket kompensasi tahunan Wong dipastikan naik menjadi SG$ 3,6 juta atau sekitar US$ 2,85 juta (setara Rp50,1 miliar per tahun).
Angka tersebut naik signifikan dari total kompensasi sebelumnya yang berada di kisaran SG$ 2,2 juta atau sekitar US$ 1,7 juta.
Kenaikan ini merupakan bagian dari revisi menyeluruh terhadap skema Remunerasi Sektor Publik di Singapura.
Kebijakan baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku resmi pada 15 Oktober 2026.
Jika melihat perbandingan Gaji Presiden AS vs PM Singapura, angka kompensasi baru ini terlihat sangat kontras.
Paket tahunan Lawrence Wong tercatat hampir lima kali lipat dari gaji Presiden Konfederasi Swiss yang menerima sekitar US$ 604 ribu per tahun.
Bila disandingkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), pendapatannya mencapai lebih dari tujuh kali lipat dari gaji tahunan orang nomor satu di AS yang bertahan di angka US$ 400 ribu.
Formula gaji Perdana Menteri Singapura sendiri ditetapkan sebesar dua kali lipat dari nilai Benchmark MR4 Singapura.
Dengan nilai tolok ukur benchmark baru yang menyentuh angka SG$ 1,8 juta, maka kompensasi otomatis untuk posisi PM naik menjadi SG$ 3,6 juta per tahun.
Meski demikian, perubahan ini tidak serta-merta membuat seluruh menteri langsung menikmati angka tertinggi.
Para pejabat politik akan menerima penyesuaian awal dengan batas maksimal sebesar 9 persen.
Kenaikan fase berikutnya akan dihitung secara ketat berdasarkan indikator kinerja dan tanggung jawab masing-masing individu.
Isu Kenaikan Gaji Pejabat politik ini diakui Wong merupakan persoalan yang sangat sensitif di mata publik.
Sebagai bentuk respons, gerakan Lawrence Wong Donasi Amal langsung dideklarasikan. Ia memutuskan menyumbangkan seluruh nilai kenaikan gajinya kepada badan amal.
Aksi filantropi ini akan berjalan selama lima tahun ke depan, dengan asumsi ia tetap mengemban mandat sebagai perdana menteri.
Di sisi lain, Pemerintah Singapura menegaskan bahwa sistem kompensasi tinggi ini tetap diperlukan demi menjaga daya saing remunerasi dengan sektor swasta.
Skema ini dipandang efektif untuk terus menarik talenta-talenta terbaik bangsa sekaligus menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
