JAKARTA — Industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol di Indonesia terus menunjukkan ekspansi yang agresif, namun menyimpan bom waktu berupa risiko gagal bayar yang mengkhawatirkan.
Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2026 menunjukkan akumulasi pembiayaan industri ini tumbuh ugal-ugalan, namun berjalan beriringan dengan tingkat kerentanan finansial nasabah yang akut.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa outstanding pembiayaan pindar pada Juli 2026 telah menembus Rp105,63 triliun. Angka raksasa ini mencerminkan lonjakan pertumbuhan sebesar 24,76% secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan tumbuh 24,76% yoy dengan nominal sebesar Rp105,63 triliun,” ujar Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK secara hibrida, Senin (7/9/2026).
Sebagai perbandingan, agresivitas pindar ini jauh melampaui performa piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) konvensional yang hanya mampu tumbuh melambat di angka 2,01% yoy dengan nominal Rp513,05 triliun.
Sementara itu, sektor modal ventura justru bernasib buntung akibat terkontraksi 0,46% yoy ke angka Rp16,32 triliun. Sektor PVML lain yang mencatat lonjakan drastis hanyalah industri pergadaian, yang meroket 50,73% yoy menjadi Rp160,78 triliun.
Anomali Kredit Macet yang Mengkhawatirkan
Di balik angka pertumbuhan pindar yang tampak berkilau tersebut, tersimpan anomali yang menjadi alarm bahaya bagi stabilitas sektor keuangan. OJK mencatat Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) secara agregat bertengger di posisi 4,32%.
Rasio keterlambatan pembayaran di atas tiga bulan ini berada di zona merah, mendekati ambang batas psikologis kelayakan kredit sebesar 5%.
Tingginya angka TWP90 ini mengindikasikan bahwa mitigasi risiko dan proses credit scoring pada platform pindar masih rapuh, di tengah desakan OJK yang terus mendorong perluasan akses pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM.
Bagi kalangan jurnalis investigasi, kontradiksi data ini memicu pertanyaan krusial: Apakah pertumbuhan masif Rp105 triliun ini didorong oleh penyaluran yang sehat, ataukah akibat strategi tebar jaring agresif yang menyasar masyarakat rentan demi mengejar target profit semata?
