- Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing, memperkuat posisi geopolitik, dan mengamankan pasokan strategis nasional.
Pemerintah mencatat lawatan tersebut berhasil membawa total komitmen investasi yang masuk ke Indonesia mencapai angka triliunan rupiah.
1. Capaian Investasi
Berdasarkan data BKPM yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet (Seskab), total investasi yang berhasil dihimpun dari berbagai kesepakatan internasional selama 1,5 tahun masa pemerintahan mencapai Rp 2.430 triliun. Beberapa capaian konkret hasil lawatan tersebut meliputi:
Kawasan Asia Timur: Kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan membuahkan kesepakatan dan komitmen investasi dengan valuasi sekitar Rp 575 triliun.
Eropa: Pertemuan di Inggris mencatatkan komitmen investasi sebesar Rp 90 triliun, termasuk kerja sama pembangunan kapal nelayan yang diproyeksikan menyerap 600 ribu tenaga kerja. Sementara itu, lawatan ke Prancis menghasilkan kesepakatan komersial strategis senilai sekitar Rp 61,25 triliun di sektor energi, pertahanan, dan pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis.
2. Ketahanan Nasional
Menurut Seskab Teddy Indra Wijaya, diplomasi langsung kepala negara dengan pemimpin dunia berdampak nyata pada stabilitas domestik di tengah krisis global.
Manfaatnya meliputi terjaminnya pasokan dan stok BBM subsidi yang stabil, ketersediaan bahan pangan, serta penguatan alat pertahanan negara melalui kerja sama dengan negara-negara adidaya.
3. Manfaat Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri
Aliansi Internasional: Berkat diplomasi aktif ini, Indonesia sukses bergabung menjadi anggota BRICS dan mencapai kesepakatan tarif ekspor \(0\%\) untuk 25 negara di Uni Eropa.
Fasilitas Haji: Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya negara yang berhasil memiliki perkampungan haji khusus di Arab Saudi.
Di balik capaian investasi tersebut, tingginya frekuensi kunjungan luar negeri sempat menjadi perbincangan publik dan menuai saran dari sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, agar pemerintah menyeimbangkan frekuensi lawatan tersebut dengan efisiensi anggaran negara.
