Prof Didik Rachbini Bicara soal Tuntutan Nadiem Makarim: Masalahnya Tata Kelola, Bukan Sekadar Korupsi

Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Prof Didik J Rachbini, menilai persoalan utama proyek digitalisasi pendidikan bukan sekadar soal ada atau tidaknya korupsi personal, tetapi menyangkut cara pandang dalam membangun transformasi pendidikan nasional.

Mengapa begitu? Berikut wawancara TIMES Indonesia bersama Prof Didik J Rachbini:

Bagaimana Anda melihat tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim?

Kasus ini jangan dilihat secara hitam-putih sekadar “korupsi atau tidak korupsi”. Masalah utamanya justru ada pada tata kelola proyek publik yang sangat besar. Ini proyek hampir Rp10 triliun. Angka yang luar biasa besar.

Pertanyaan publik sederhana sebenarnya: hasil transformasi pendidikan yang dijanjikan itu mana? Karena sampai sekarang masyarakat tidak melihat perubahan yang benar-benar signifikan.

Apakah menurut Anda proyek digitalisasi pendidikan memang bermasalah sejak awal?

Menurut saya iya. Sejak awal sudah ada kekeliruan cara berpikir. Ada keyakinan bahwa pendidikan bisa ditransformasi cepat hanya dengan gadget, laptop, dan internet. Ini yang saya sebut tech-solutionism. Seolah-olah teknologi adalah jawaban tunggal.

Seharusnya?

Begini ya, pendidikan itu kompleks. Ada kualitas guru, budaya belajar, literasi dasar, infrastruktur listrik, internet, hingga kesiapan sekolah. Jadi transformasi pendidikan tidak bisa instan hanya karena sekolah diberi perangkat digital.

Namun saat itu proyek ini mendapat dukungan besar dari pemerintah?

Betul. Presiden saat itu sangat mendukung proyek ini secara terbuka. Ada optimisme besar terhadap digitalisasi.

Saya melihat ada kekaguman terhadap figur muda sukses seperti Nadiem. Jokowi melihat keberhasilan Nadiem di startup dan berharap pendekatan serupa bisa diterapkan di birokrasi pendidikan. Masalahnya, startup dan birokrasi negara itu dunia yang sangat berbeda.

Di mana perbedaannya yang paling mendasar?

Di startup, keputusan bisa cepat, top-down, fleksibel. Pendiri perusahaan punya kontrol sangat besar. Tapi birokrasi publik berbeda. Ada prosedur, akuntabilitas, pengawasan, dan penggunaan anggaran rakyat yang sangat ketat.

Ketika pendekatan startup dipindahkan begitu saja ke birokrasi tanpa adaptasi, maka potensi kekacauan tata kelola menjadi besar.

Apakah Anda yakin Nadiem mengambil keuntungan pribadi dari proyek itu?

Secara pribadi saya tidak melihat Nadiem sebagai orang yang membutuhkan uang dari proyek itu. Dia sudah sangat kaya.

Tetapi hukum tidak hanya bicara soal memperkaya diri. Hukum juga mempertanyakan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Kalau proyek besar hasilnya dipertanyakan dan tata kelolanya lemah, maka proses hukum pasti masuk.

Apa Anda juga melihat adanya dimensi politik dalam kasus ini?

Ya, karena proyek ini sejak awal didukung langsung oleh presiden. Nama Jokowi bahkan disebut-sebut dalam persidangan. Karena itu menurut saya akan lebih fair jika semua pihak yang terkait juga dimintai penjelasan. Tetapi kita tahu, politik sering membuat proses hukum menjadi sangat sensitif.

Apa pelajaran terbesar dari kasus ini?

Pelajarannya besar sekali. Kita jangan terlalu mudah membawa orang sukses di dunia bisnis atau teknologi masuk ke politik dan birokrasi tanpa kesiapan sosial-politik yang memadai.

Politik itu medan yang penuh jebakan. Orang bisa sangat sukses di dunia startup, tetapi belum tentu siap menghadapi kompleksitas birokrasi negara.

Jadi menurut Anda figur seperti Nadiem sebaiknya tetap di dunia bisnis dan teknologi?

Bukan begitu juga. Tetapi harus ada kesiapan yang matang.

Lihat Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang. Mereka tetap besar di bidangnya masing-masing. Mereka membangun pengaruh global tanpa harus masuk terlalu dalam ke politik praktis.

Kalau masuk birokrasi negara, maka harus siap dengan sistem, aturan, dan pertanggungjawaban publik yang jauh lebih rumit.

Apa pesan Anda terkait transformasi pendidikan Indonesia ke depan?

Transformasi pendidikan tetap penting. Digitalisasi juga penting. Tetapi jangan menjadikan teknologi sebagai solusi tunggal.

Pendidikan itu soal manusia, budaya belajar, kualitas guru, dan sistem yang berkelanjutan. Teknologi hanyalah alat bantu.

Kalau fondasi dasarnya tidak kuat, maka proyek sebesar apa pun akhirnya hanya akan menjadi tumpukan perangkat tanpa perubahan nyata. Timesindonesia.co.id(*)