Kecenderungan seorang pemimpin negara yang terlalu banyak bicara tanpa basis data kuat membawa dampak buruk bagi iklim jurnalistik dan keterbukaan informasi nasional.
Secara teoritis, dominasi narasi satu arah dari pemegang kekuasaan dapat menciptakan gelembung informasi (information bubble) yang mengaburkan fakta objektif di lapangan.
Bagi jurnalis, banjir pernyataan lisan yang bombastis dan berdurasi panjang justru menyulitkan proses verifikasi, karena ruang publik dijejali oleh klaim-klaim politik alih-alih transparansi data dokumen publik.
Ketika komunikasi politik bergeser menjadi sekadar panggung pertunjukan emosi dan puja-puji sepihak, fungsi pers sebagai anjing penjaga demokrasi (watchdog) menjadi terhambat akibat sulitnya memilah substansi dari tumpukan retorika.
Dampak negatif ini terlihat nyata dalam dinamika pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang kerap dikritik akibat durasi bicaranya yang luar biasa panjang.
Sebagai contoh, dalam Sidang Tahunan MPR RI Agustus 2026, ia menyampaikan pidato kenegaraan yang berlangsung hampir dua jam penuh.
Berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) dan Transparency International Indonesia (TII) langsung melayangkan kritik tajam karena pidato tersebut dinilai megalomaniak, sarat klaim keberhasilan sepihak, namun minim koreksi atas masalah tata kelola struktural.
Gaya komunikasi yang menggebu-gebu tanpa naskah ketat ini berisiko memicu salah tafsir publik dan menyisakan beban berat bagi jurnalis investigasi yang harus melakukan fact-checking terhadap ratusan klaim verbal spontan tersebut.
Lebih jauh, kebiasaan terlalu banyak bicara di depan podium berpotensi memicu inkonsistensi fatal yang merugikan kredibilitas lembaga kepresidenan itu sendiri.
Di satu sisi, dalam pidatonya sang Presiden kerap melempar janji-janji populis berskala masif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga target renovasi puluhan ribu puskesmas.
Namun di sisi lain, runtutan kalimat spontan tersebut sering kali bertolak belakang dengan realitas anggaran fiskal negara dan kondisi riil masyarakat.
Liputan investigasi dari BBC Indonesia membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara narasi keberhasilan istana dengan kenyataan di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal siswa penerima manfaat hingga nihilnya kepastian kenaikan gaji guru honorer.
Bagi ekosistem jurnalisme investigasi, banjir omongan dari pemimpin tertinggi ini pada akhirnya melahirkan tantangan profesi yang berlapis.
Jurnalis dipaksa menguras energi ekstra demi membongkar manipulasi data di balik jargon swasembada ataupun penertiban sektor hukum yang kerap digemakan secara lisan.
Alih-alih mendapatkan cetak biru kebijakan yang konkret, pers justru terus-menerus disuapi komoditas pernyataan kontroversial yang sengaja dilempar ke ruang publik.
Jika dibiarkan tanpa kendali verifikasi yang ketat, dominasi overspeaking dari pucuk kekuasaan ini akan sukses mengalihkan perhatian bangsa dari isu-isu krusial sesungguhnya, seperti penyempitan ruang sipil, pembungkaman kritik, dan pemborosan APBN yang berjalan secara sistemik. (Wahyudi El Panggabean)
