YOGYAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terus memperluas jaringan internasionalnya dengan memperkuat kerja sama strategis bersama Pemerintah Republik Islam Iran. Kolaborasi non-politik ini difokuskan pada sektor pendidikan, sains-teknologi, kesehatan, serta aksi kemanusiaan global.
Langkah ini diambil sebagai strategi diplomasi internasional Muhammadiyah untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan jaringan rumah sakit miliknya, sekaligus memperkuat posisi solidaritas dunia Islam dalam merespons krisis kemanusiaan, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.
Rangkaian kolaborasi ini kian intensif dalam setahun terakhir. Pada September 2024, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menandatangani nota kesepahaman (MoU) awal dengan Konselor Kebudayaan Kedubes Iran terkait perluasan program beasiswa serta pertukaran akademisi.
Hubungan ini berlanjut pada November 2025 melalui kedatangan delegasi medis Iran ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta untuk membahas transfer teknologi alat kesehatan.
Teranyar, pada Agustus 2026, Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menegaskan bahwa penjajakan yang dilakukan dengan perwakilan Iran—termasuk Islamic Cultural Center (ICC)—merupakan jembatan produktif bagi kedua belah pihak.
“Ini merupakan silaturahim awal dengan Direktur Islamic Cultural Center… Menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan produktif. Berbagai bidang yang berpotensi dikembangkan bersama turut dibicarakan, terutama kerja sama akademik dan kebudayaan,” ujar Syafiq A. Mughni saat menerima delegasi kebudayaan Iran di Jakarta.
Selain penguatan dalam riset dan sains, hubungan bilateral ini juga berfokus pada misi perdamaian global. Momentum krusial terjadi pada 7 April 2026, saat Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, melakukan kunjungan resmi ke Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, secara tegas menyerukan bahwa kerja sama dan dukungan kemanusiaan yang diberikan bersifat universal tanpa memandang sekat mazhab politik.
“Bagi kami peristiwa atau tragedi ini bukan menyangkut Iran sebagai entitas bangsa atau negara yang semata-mata Islam, tapi jauh lebih daripada itu Iran yang merdeka dan berdaulat. Semua berhak hidup damai, tanpa serangan oleh siapapun atas nama apa pun,” tegas Haedar Nashir di hadapan jurnalis.
Melalui implementasi program nyata seperti pertukaran dosen/mahasiswa serta optimalisasi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di Teheran, kolaborasi ini membuktikan kemandirian Muhammadiyah dalam membawa misi ‘Islam Berkemajuan’ ke panggung diplomasi dunia.
