- Pemerintah Tiongkok secara resmi mengumumkan langkah diplomatik dan hukum besar dengan menyatakan bergabung dalam kasus dugaan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).
Berdasarkan laporan dari kantor berita Xinhua dan Reuters, Beijing tidak hanya menyatakan dukungan moral, tetapi juga secara aktif mengundang seluruh komunitas internasional untuk turut serta melakukan intervensi hukum dalam kasus tersebut.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan diplomatik terhadap eskalasi militer di Gaza yang menurut Tiongkok telah melanggar Konvensi Genosida 1948 dan memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Melansir informasi dari ANTARA News dan Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa partisipasi mereka di ICJ bertujuan untuk menegakkan keadilan internasional dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Beijing berpendapat bahwa keterlibatan lebih banyak negara dalam gugatan ini akan memperkuat legitimasi proses hukum internasional serta memaksa adanya gencatan senjata permanen.
Langkah Tiongkok ini dipandang sebagai sinyal kuat kepada dunia bahwa kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut kini mengambil peran kepemimpinan yang lebih aktif dalam isu-isu sensitif di Timur Tengah, menantang pengaruh dominan Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Laporan dari Bloomberg Technoz dan SindoNews mencatat bahwa dukungan Tiongkok ini memberikan beban politik yang signifikan bagi Israel dan sekutunya di tengah isolasi internasional yang kian meningkat.
Dengan bergabungnya Tiongkok, daftar negara yang mendukung gugatan Afrika Selatan kini mencakup sebagian besar negara berkembang dan beberapa negara maju, memperkuat narasi global akan perlunya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih.
Masyarakat internasional kini menantikan perkembangan persidangan di Den Haag, di mana intervensi Tiongkok diprediksi akan menjadi faktor penentu dalam arah keputusan majelis hakim terkait langkah-langkah darurat dan substansi hukum kasus genosida tersebut.
