Panggung politik nasional belakangan ini kian riuh oleh atraksi kata-kata.
Di tengah himpitan ekonomi dan ketidakpastian hukum pasca-pemilu, masyarakat kembali disuguhi drama baru para elite yang sibuk bersilat lidah. Menutupi janji-janji kampanye mereka yang mulai menguap.
Fenomena ini mengingatkan kita pada kisah mahakarya penipuan dunia saat Count Victor Lustig mengakali gembong mafia legendaris Al Capone.
Dengan gaya elegan dan penuh wibawa, Lustig mendatangi Capone dan memberikan janji berani: mampu menggandakan uang sang bos mafia hingga 20 kali lipat hanya dalam tempo 60 hari.
Namun, Lustig tidak pernah memutar uang modal 500 ribu dollar yang diberikan kepadanya. Ia justru menyimpannya dengan aman di dalam kotak besi bank.
Lantas, ia mengembalikannya secara utuh setelah 60 hari sembari pura-pura meratapi kegagalan strateginya.
Capone yang terkenal kejam langsung terenyuh oleh apa yang ia kira sebagai “kejujuran langka”. Tanpa ragu, Capone menghadiahi Lustig 50 ribu dollar. Sebagai upah atas integritas palsu tersebut—yang sejatinya merupakan target utama sang penipu sejak awal.
Jerat Truth Bias dan Ego Manusia
Secara psikologis, trik Lustig berhasil karena ia memanfaatkan bias kognitif manusia yang disebut truth bias—kecenderungan dasar manusia untuk memercayai sesamanya. Terutama saat dihadapkan pada kerugian yang tampak ksatria.
Ketika seseorang berani mengakui kesalahan sambil mengembalikan apa yang bukan haknya, benteng kewaspadaan kita runtuh. Penipu ulung tahu cara menyentuh ego korban.
Mengubah rasa curiga menjadi rasa hormat. Kemudian, memanfaatkan “kejujuran” sebagai umpan balik untuk memanen keuntungan yang lebih besar.
Langgam manipulasi psikologis ala Lustig inilah yang kini jamak kita saksikan dalam dialektika politik di negeri ini. Selama lebih dari satu dekade terakhir.
Para elite politik datang dengan penampilan parlente. Dialek yang memukau, dan janji-janji populis yang menghentak dada.
Mereka mengemas diri sebagai sosok yang tulus, jujur, dan berpihak pada rakyat. Demi mendapatkan “modal kepercayaan” berupa suara di bilik pemilu.
Skenario Menuju 2029
Ambil contoh huru-hara berkepanjangan seputar polemik ijazah Jokowi. Yang terus digoreng menjadi silang sengketa publik.
Di satu sisi ada yang berani bertaruh nyawa. Di sisi lain ada pembelaan mutlak yang berujung pada jeruji besi bagi para pengkritik.
Andai drama ijazah ini memiliki celah, apakah kegaduhan ini di luar kendali? Besar kemungkinan, riuh rendah ini adalah skenario pengalih perhatian yang sengaja dirawat. Demi menjaga ritme konflik horizontal di akar rumput.
Lihat pula bagaimana Prabowo Subianto di awal panggung kekuasaannya memukau publik dengan retorika berapi-api hingga menampar meja.
“Akan saya kejar koruptor walau ke Antartika,” pekiknya lantang, sebuah kalimat hipnosis yang membuai dahaga publik akan keadilan.
Namun, realitas bertindak sebagai cermin yang buram. Seperti seloroh Ganjar Pranowo pasca-Pilpres 2024: Jangankan mengejar ke Antartika yang jauh, koruptor yang berada di “antara kita” pun seolah luput dari endusan hukum.
Kemasan “kejujuran” dan ketegasan di awal panggung politik ini bertransformasi menjadi penegakan hukum yang terkesan tebang pilih dan berjalan sesuai selera penguasa.
Hukum tidak lagi menjadi panglima yang independen, melainkan alat negosiasi dan penjinak lawan politik.
Semua skenario politik yang penuh intrik ini tentu tidak lahir di ruang hampa. Ada cetak biru besar di baliknya: melanggengkan kekuasaan, mengamankan kroni. Serta memastikan transisi menuju tahun 2029 berjalan tanpa riak yang membahayakan sang penguasa.
Haramnya Politik Culas
Dalam kacamata politik Islam (Siyasah Syar’iyyah), model berpolitik dengan memanipulasi kebenaran dan menghalalkan segala cara seperti ini hukumnya haram mutlak.
Islam menuntut kekuasaan ditegakkan di atas pilar amanah (al-amanah) dan keadilan (al-‘adlah). Prinsip moralitas ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an:
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (QS. Al-Ma’idah: 1)
Rasulullah SAW juga secara eksplisit memberikan peringatan keras bagi para pemimpin yang menggunakan tipu daya terhadap rakyat yang dipimpinnya:
“Tidaklah seorang hamba yang Allah serahi tugas untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari wafatnya dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Politik dalam Islam adalah sarana sakral untuk mengurus urusan umat (ri’ayatus su’unil ummah). Demi kemaslahatan bersama.
Bukan sebuah panggung sandiwara untuk menimbun kekayaan dan mengamankan kekuasaan personal.
Ketika kejujuran telah dikooptasi menjadi sekadar komoditas dan strategi tipu daya, maka politik kehilangan ruh moralitasnya.
Kita akhirnya hanya menjadi penonton dari sirkus para “Lustig modern” yang merampok masa depan bangsa dengan senyuman paling elegan.
“Lebih baik menderita karena mengatakan kebenaran daripada kemakmuran yang diperoleh melalui kebohongan.”— Kahlil Gibran
