Oleh: Wahyudi El Panggabean
Janji manis saat kampanye kerap kali menguap begitu kekuasaan digenggam. Fenomena pemimpin yang tidak konsisten, atau dalam bahasa lugasnya “ingkar janji”, sudah terlalu lama menguras energi bangsa ini.
Sebagai warga negara, kita tidak boleh tinggal diam dan larut dalam kepasrahan. Kita harus membedah realitas ini dari berbagai sudut pandang untuk menentukan sikap yang tepat.
Tinjauan Politik: Putusnya Kontrak Sosial
Secara politik, kampanye adalah momentum pembangunan kontrak sosial antara calon pemimpin dan rakyat. Ketika pemimpin mengabaikan janji-janji tersebut, legitimasi moral mereka sebenarnya runtuh.
Kita dihadapkan pada sistem yang membiarkan kebohongan menjadi komoditas politik yang lumrah. Sikap kita tidak boleh sekadar menjadi pemandu sorak lima tahunan.
Inkonsistensi ini terlihat jelas pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat masa kampanye, pasangan ini gencar mengampanyekan narasi keberlanjutan dan perlindungan ekonomi wong kecil. Namun, realitas pasca-pelantikan justru menunjukkan arah sebaliknya. Warga harus berani menuntut akuntabilitas publik atas perubahan-perubahan sepihak seperti ini.
Jerat Skenario “Minyak Rambut”
Contoh paling nyata dari kepalsuan ini adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini adalah bentuk pengkhianatan langsung terhadap narasi “pro-rakyat” yang digaungkan demi mendulang suara.
Secara teori, pemerintah berkilah bahwa PPN 12 persen ini menyasar barang-barang premium atau mewah untuk melindungi rakyat kecil. Namun, ulasan mendalam di lapangan membongkar kenyataan yang jauh lebih getir dan manipulatif.
Dalam praktiknya, skema ini menerapkan efek domino yang menghantam kebutuhan dasar masyarakat paling bawah. Kebijakan ini memicu apa yang disebut skenario “minyak rambut”—pemerintah mengklaim bahan baku pokok seperti beras atau sembako curah bebas PPN, namun rantai distribusinya tetap tercekik pajak.
Fakta riil di lapangan menunjukkan jerat beban ini sangat mematikan bagi warga kecil:
Ongkos Angkut Meroket: Truk yang mengangkut beras menggunakan suku cadang, ban, dan pelumas yang harganya naik akibat beban PPN 12 persen. Biaya tambahan ini langsung dibebankan pada harga jual beras di pasar tradisional.
Harga Sembako Kemasan Naik: Minyak goreng kemasan sederhana, mi instan, sabun cuci, dan susu anak harganya terkerek naik karena pabrik membebankan kenaikan PPN ke konsumen akhir.
Daya Beli Rakyat Terpuruk: Pekerja informal, pengemudi ojek online, dan buruh dengan upah minimum yang tidak sebanding, terpaksa mengurangi porsi makan keluarga mereka demi menutup selisih harga barang.
Kelas Menengah Turun Kasta: Jutaan keluarga kelas menengah ke bawah yang terhimpit kini rentan jatuh ke jurang kemiskinan karena pengeluaran membengkak tanpa adanya kenaikan pendapatan yang berarti.
Kebijakan ini membuktikan bahwa jargon “melindungi rakyat kecil” hanyalah tameng retorika untuk menutupi defisit APBN demi mendanai program-program mercusuar.
Tinjauan Psikologis Biologis: Efek Kebohongan Berulang
Secara psikologis, kebohongan publik yang dilakukan terus-menerus berdampak buruk pada kesehatan mental masyarakat. Muncul fenomena ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness), di mana warga merasa suara mereka tidak lagi berarti.
Dari sisi biologis, stres kronis akibat ketidakpastian kebijakan pemimpin dapat meningkatkan hormon kortisol dalam tubuh masyarakat. Hidup dalam lingkungan yang penuh kebohongan memicu kecemasan massal dan menurunkan imunitas sosial.
Ketidakpastian ini diperparah oleh program populis yang realisasinya jauh dari janji awal. Janji penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, pada praktiknya harus menghadapi pemangkasan anggaran dan perubahan skema akibat kendala operasional serius. Modifikasi janji di tengah jalan ini memicu kelelahan psikologis bagi masyarakat yang telanjur berharap.
Mahalnya Sebuah Kebohongan
Janji kampanye yang tidak ditepati berdampak langsung pada sektor ekonomi. Ketidakkonsistenan kebijakan menciptakan ketidakpastian pasar yang membuat pelaku usaha ragu-ragu.
Lebih jauh lagi, kebijakan yang melenceng dari janji sering kali hanya menguntungkan segelintir elite. Target ambisius menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dan swasembada pangan yang digelorakan saat kampanye, kini dikritik tajam karena minimnya peta jalan (roadmap) yang konkret.
Ketika beban pajak dinaikkan melalui PPN 12 persen namun janji pembukaan lapangan kerja tersendat, jurang ketimpangan ekonomi semakin melebar. Warga harus memperkuat kemandirian ekonomi komunitas dan tidak menggantungkan nasib sepenuhnya pada regulasi yang berubah-ubah.
Membongkar Kepalsuan
Di sinilah peran jurnalisme investigasi menjadi krusial. Tugas jurnalis bukan sekadar mencatat omongan pejabat, melainkan menguji kebenaran dari setiap ucapan tersebut.
Jurnalisme investigasi bertindak sebagai anjing penjaga (watchdog) yang menguliti rekam jejak, melacak aliran dana, dan membongkar motif di balik kebijakan yang inkonsisten. Kebohongan harus dilawan dengan fakta yang tidak terbantahkan.
Ketika penguasa berlindung di balik narasi “penyesuaian kebijakan”, jurnalis investigasi harus berani membongkar apakah ada pembengkakan anggaran untuk sektor seremonial atau bagi-bagi kursi jabatan, sementara hak dasar rakyat dipangkas.
Sikap kita sebagai warga adalah mendukung penuh produk jurnalisme yang kredibel agar pelaku kebohongan publik mendapat sanksi sosial.
Pemimpin adalah Pelayan
Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pemimpin dalam Islam adalah pelayan umat (khadimul ummah).
Islam melarang keras tindakan khianat dan mengategorikan ingkar janji sebagai salah satu ciri kemunafikan. Pemimpin yang konsisten antara kata dan perbuatan adalah syarat mutlak terciptanya keadilan.
Sebagai warga yang beriman, kita wajib melakukan amar ma’ruf nahi munkar—menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menegur pemimpin yang melenceng dan menagih janji-janji politik mereka adalah bentuk ketaatan kepada agama, bukan pemberontakan.
Peringatan untuk Pembohong Rakyat
Sejarah telah mencatat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Rakyat mungkin bisa dimanipulasi sesaat, namun keadilan Tuhan tidak tidur.
Sebagai pengingat sekaligus peringatan keras bagi para pemimpin yang kerap mempermainkan nasib rakyat dengan janji palsu, bersabda Rasulullah SAW:
“Tidaklah seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati pada hari dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).
Kesimpulannya, menghadapi pemimpin yang tidak konsisten membutuhkan ketegasan sikap. Kita harus menolak menjadi objek manipulasi politik. Gunakan hak suara dengan bijak, dukung jurnalisme pembongkar fakta, jaga kemandirian, dan terus suarakan kebenaran.
