JAKARTA: Forumjurnalisinvestigasi.com – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, megaproyek ekonomi era Presiden Prabowo Subianto, kini tengah berada di bawah radar pengawasan publik. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan ini memicu kritik tajam.
Kritik mendasar datang dari para pegiat koperasi dan pengamat ekonomi. Mereka mempertanyakan apakah lembaga ini benar-benar berjalan sebagai koperasi sejati atau sekadar warung kelontong birokratis.
Sistem koperasi yang dikenal rakyat Indonesia bertumpu pada asas kekeluargaan, keanggotaan aktif, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara demokratis. Namun, fakta di lapangan menunjukkan potret yang berbeda.
Banyak gerai Koperasi Merah Putih yang hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membagikan barang bersubsidi. Model operasional ini dikritik karena lebih menyerupai manajemen warung atau agen distribusi tunggal, bukan sebuah gerakan ekonomi mandiri dari bawah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berulang kali membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih didesain sebagai infrastruktur pelayanan, penyalur subsidi, serta penyerap hasil panen petani lokal. Pemerintah menjamin keberadaan koperasi ini tidak akan membunuh warung tradisional milik warga.
Namun, investigasi media justru menemukan berbagai kejanggalan dalam tata kelola anggaran dan operasionalnya. Temuan kolaborasi BBC News Indonesia bersama Klub Jurnalis Investigasi (KJI) mengendus adanya potensi korupsi sistemik.
Isu yang mencuat meliputi pengadaan barang triliunan rupiah yang tidak transparan, dana pelatihan miliaran rupiah untuk influencer, hingga pembangunan fisik gerai yang bermasalah. Di Kabupaten Sumedang, misalnya, Fraksi PKS mengungkap adanya “selisih misterius” ratusan juta rupiah pada anggaran pembangunan gerai desa.
Kondisi operasional di lapangan juga memperparah situasi. Alih-alih dikelola secara profesional oleh anggota, manajemen gerai sering kali carut-marut akibat keterbatasan SDM. Jam buka yang tidak teratur membuat masyarakat kesulitan mengakses komoditas.
Ironisnya, persiapan pengelolaan koperasi ini bahkan sempat memicu tragedi sipil. Latihan fisik berbasis militeristik bagi calon manajer sempat memakan korban jiwa. Pola ini dinilai jauh dari pemikiran dasar Bung Hatta yang mengedepankan pendidikan berbasis kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan disiplin militer.
Koperasi Merah Putih kini menghadapi persimpangan jalan. Jika pemerintah gagal membenahi tata kelola dan transparansinya, program ini hanya akan menjadi proyek bagi-bagi kuota barang dagangan.
Alih-alih menjadi soko guru ekonomi, ia terancam runtuh menjadi sekadar “warung negara” yang rawan dikorupsi.
