Oleh: Wahyudi El Panggabean
Sengkarut data kemiskinan kembali memicu polemik di tengah masyarakat belakangan ini. Warga berpenghasilan Rp3 juta per bulan mendadak masuk kelompok elite karena tercatat dalam Desil 10 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Artinya, mereka dikategorikan sebagai kelompok paling sejahtera di Indonesia saat ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya angkat bicara meluruskan kegaduhan yang menggelinding di publik tersebut.
Gus Ipul menegaskan bahwa nominal gaji bukan satu-satunya penentu status sosial seseorang. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan formula indikator yang sangat kompleks dalam menentukan pemeringkatan tersebut.
“Kita tidak melihat penghasilan saja,” ujar Gus Ipul menjelaskan metodologi tersebut kepada media. Beliau menambahkan bahwa BPS mengukur kondisi riil keluarga lewat berlapis variabel ekonomi secara menyeluruh.
Penghasilan tiga juta bisa melesat ke desil atas karena faktor kepemilikan aset keluarga. Variabel seperti rumah pribadi, kendaraan, hingga tabungan ikut dihitung secara rigid oleh petugas lapangan.
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi bobot penilaian. Secara etimologi, istilah “desil” sendiri diserap dari kata Latin decimus yang berarti “sepersepuluh”.
Secara harfiah makna tersebut merujuk pada metode statistik formal untuk membagi populasi menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Melalui instrumen inilah, DTSEN memetakan klaster kesejahteraan masyarakat dari peringkat terendah hingga tertinggi.
Desil 1 dihuni oleh kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rentan atau miskin. Sebaliknya, Desil 10 menjadi rumah bagi kelompok 10 persen teratas yang dinilai paling mapan secara ekonomi berdasarkan akumulasi aset mereka.
Secara teori BPS, warga bergaji kecil tetap bisa masuk kelompok elite ini jika aset mereka melimpah. Namun bagi jurnalis investigasi, celah akurasi variabel berlapis ini justru patut dipertanyakan lebih dalam.
Apakah formula multi-indikator ini sudah adil memotret realitas ekonomi di lapangan yang sesungguhnya? Atau justru ada bias instrumen yang mengaburkan potret kemiskinan riil di berbagai daerah?
Satu yang pasti, validitas DTSEN kini bertaruh di tengah himpitan daya beli masyarakat bawah. Kebijakan jaring pengaman sosial ke depan akan sangat bergantung pada akurasi data tunggal ini.
