JAKARTA – Forumjurnalisinvestigasi.com Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (14/8) memicu gelombang evaluasi kritis dari berbagai kelompok pendukung. Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP), Michael F. Umbas, menegaskan bahwa ratusan kebijakan yang diklaim pemerintah kini menghadapi ujian riil di tingkat akar rumput.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo memaparkan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahannya, eksekutif telah menelurkan 121 kebijakan transformatif. Kebijakan tersebut diklaim dirancang untuk mengurai benang kusut persoalan negara yang telah mengendap selama puluhan tahun.
Merespons klaim tersebut, ABP menilai pemerintah tidak boleh terjebak dalam angka statistik dan retorika keberhasilan.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Maka, kami akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah,” ujar Umbas saat dikutip dari Antara.
Menagih Dampak Nyata Program Raksasa
Umbas menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar kabinet Prabowo saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan tidak mandek di atas kertas. Sejumlah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan infrastruktur sekolah, dan penguatan ketahanan pangan, harus dipantau secara ketat.
Menurut ABP, indikator kesuksesan rezim ini tidak boleh hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi makro, melainkan pada kualitas hidup masyarakat kelas bawah.
“Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja,” tegas Umbas.
Ia menambahkan, keberpihakan pada masyarakat kecil wajib menjadi benang merah dari seluruh kebijakan nasional, mulai dari sektor perlindungan sosial hingga penciptaan lapangan kerja formal.
Sorotan Tajam pada Restrukturisasi BUMN
Selain program sosial, sektor korporasi negara turut menjadi fokus perhatian. ABP menyoroti langkah berani pemerintah dalam melakukan pembenahan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai krusial untuk memangkas inefisiensi birokrasi dan anggaran.
“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien,” kata Umbas.
Ia mendukung pemangkasan struktur BUMN tersebut, dengan catatan korporasi plat merah harus kembali pada fungsi utamanya: meningkatkan daya saing nasional dan memperbesar kontribusi riil bagi kas negara serta kesejahteraan rakyat.
Ototitik Relawan: Jangan Hanya Muncul Saat Pemilu
Di akhir pernyataannya, Umbas melayangkan kritik internal kepada seluruh elemen pendukung dan relawan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pidato kenegaraan presiden harus dijadikan momentum evaluasi, bukan sekadar panggung untuk memberikan pujian buta.
Menurutnya, fungsi relawan dan kelompok pendukung harus bertransformasi menjadi mitra kritis yang mengawal kebijakan di lapangan, bukan sekadar mesin politik yang aktif saat momentum pemilu demi memburu insentif politik.
