KARTA — Peta kebijakan ekonomi nasional resmi memasuki babak baru yang lebih agresif. Menanggapi dinamika global dan pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat krusial bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/7).
Langkah cepat ini melahirkan instruksi strategis: pembentukan formula “KSSK Plus” dengan wajib melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap pengambilan keputusan nasional.
Format Baru “KSSK Plus Danantara”
Pertemuan perdana pasca-pergeseran takhta di bank sentral ini dihadiri oleh para petinggi otoritas keuangan. Di antaranya Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak ingin kebijakan penyelamatan ekonomi hanya berkutat pada ruang lingkup kebijakan moneter dan fiskal semata.
“Arahan Presiden jelas, KSSK diminta melibatkan Danantara agar setiap keputusan yang diambil memiliki dampak konkret, langsung, dan instan ke sektor riil serta ekosistem dunia usaha,” ujar Rosan usai pertemuan di Istana. Mulai bulan ini, Danantara dipastikan akan duduk sebagai peserta rutin dalam rapat bulanan KSSK.
Rupiah Tetap Jadi Target Prioritas Utama
Di sisi lain, pasar sempat bergejolak akibat transisi kepemimpinan dari Perry Warjiyo ke Destry Damayanti. Namun, Istana bergerak cepat meredam kepanikan pasar.
Melalui pernyataan resmi di laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Pjs Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar Rupiah tetap menjadi harga mati dan prioritas utama bank sentral.
“Kami akan terus mengawal pasar secara ketat lewat intervensi langsung, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun NDF,” tegas Destry.
Guna memperkuat cadangan devisa, Bank Indonesia juga berkomitmen melanjutkan pemberian insentif bagi aliran modal asing, termasuk memangkas biaya lindung nilai (hedging) guna menarik minat investor.
