“Betapapun rapinya menutupi kebohongan, pada momen yang tepat Tuhan akan membukanya.”
Ungkapan ini mendadak resonan dalam konstelasi politik nasional hari ini.
Dugaan manipulasi ijazah yang menyeret nama Jokowi dan Gibran kini resmi bergulir ke ranah hukum.
Ini bukan sekadar urusan selembar kertas, melainkan sebuah upaya merekonstruksi prosesi kepalsuan yang sistemik.
Secara biologis, manusia dibekali sirkuit otak bernama prefrontal cortex yang berfungsi mengatur keputusan moral.
Namun, ketika seseorang terbiasa melakukan tindakan manipulatif, fungsi kontrol ini lambat laun mengalami desensitisasi.
Ketakutan akan kebohongan akhirnya terkikis oleh hormon dopamin. Hormon ini dipicu oleh hasrat kuat akan kekuasaan serta proteksi diri.
Kebohongan politik, dengan demikian, berubah menjadi candu biologis. Dampak buruknya adalah merusak empati alami yang dimiliki manusia.
Dari tinjauan psikologis, para aktor manipulatif sering kali terjebak dalam Machiavellianisme. Ini adalah sifat kepribadian yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan status.
Mereka mengalami apa yang disebut cognitive dissonance. Kondisi di mana kebohongan secara konsisten dirasionalisasi sebagai sebuah “strategi perjuangan”.
Mengaburkan fakta tidak lagi dianggap sebagai dosa moral oleh mereka. Hal tersebut kini dipandang sebagai sebuah seni untuk bertahan hidup di puncak kekuasaan.
Mengapa politik selalu memakai strategi manipulasi? Apakah politik selalu kotor seperti kata Niccolo Machiavelli?
Dalam bukunya Il Principe, Machiavelli memang menegaskan hal tersebut. Penguasa tidak perlu memiliki sifat baik, melainkan cukup “tampak memiliki sifat baik”.
Realitas ini hidup subur karena sistem politik kitaberbiaya sangat tinggi. Akibatnya, politik bersandar pada citra publik (personal branding), bukan pada integritas substansial.
Kemunculan trik-trik ala mafia dalam dinamika politik nasional bukanlah kebetulan. Ini adalah warisan mentalitas kolonial yang belum runtuh dari bangsa ini.
Selama ratusan tahun dijajah, bangsa ini disuguhi model kekuasaan yang represif. Politik penuh intrik, devide et impera, dan manipulasi hukum.
Mentalitas “inlander” yang inferior kemudian berpadu dengan ketamakan penguasa. Kombinasi ini menciptakan cetak biru politik yang transaksional dan serba rahasia.
Kegaduhan dugaan ijazah palsu hari ini menjadi contoh riil di lapangan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu hukum dengan cepat berubah menjadi komoditas politik.
Pihak oposisi atau kelompok kepentingan tertentu segera bergerak cepat. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk mendelegitimasi kekuasaan secara masif.
Di sisi lain, pihak penguasa tidak tinggal diam dengan mengerahkan instrumen kekuasaan. Mereka memakai influencer hingga narasi tandingan untuk meredam dan membelokkan substansi persoalan.
Dalam riuh rendah adu siasat para elite ini, di manakah sesungguhnya posisi rakyat miskin?
Mereka tetap berada di tempat yang sama, yaitu di pinggiran sistem. Rakyat miskin hanya menjadi penonton dari drama elite yang menguras energi bangsa.
Ketika anggaran negara habis untuk merawat kosmetik politik dan meredam kegaduhan, hak dasar rakyat ikut terancam. Hak atas pendidikan berkualitas dan keadilan sosial justru terabaikan.
Rakyat pada akhirnya dipaksa mengunyah hoaks dan janji manis. Sementara itu, perut mereka di bawah sana tetap lapar.
Perspektif politik Islam menawarkan antitesis yang tegas terhadap model Machiavellian ini.
Dalam nilai-nilai politik Islam (Siyasah Syar’iyah), kekuasaan adalah amanah berat. Fondasi utamanya adalah kejujuran (shiddiq) dan keterbukaan (tabligh).
Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan umat (sayyidul qaumi khadimuhum).
Karena itu, manipulasi informasi atau pemalsuan identitas demi meraih jabatan adalah hal terlarang. Itu merupakan pengkhianatan terbesar terhadap kontrak sosial dan ketuhanan.
Jika politik nasional terus dijalankan dengan trik mafia dan pengabaian moral, maka keruntuhan kepercayaan publik tinggal menunggu waktu.
Kebohongan yang ditumpuk setinggi langit pasti akan runtuh oleh beratnya sendiri. Hukum alam tidak pernah tidur, dan pengadilan sejarah selalu mencatat setiap kepalsuan secara presisi.
Mari kita renungkan untaian kalimat bijak dari Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, yang sangat relevan dengan situasi kita hari ini:
“You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”
(Anda bisa membohongi semua orang dalam beberapa waktu, dan membohongi sebagian orang sepanjang waktu, tetapi Anda tidak akan pernah bisa membohongi semua orang sepanjang waktu).
