Example 728x250
Hukum & Kriminal

Syahganda Masuk Istana: Jinakkan Kritik atau Sekadar ‘Bagi Kursi’ Akomodatif?

22
×

Syahganda Masuk Istana: Jinakkan Kritik atau Sekadar ‘Bagi Kursi’ Akomodatif?

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Masuknya kritikus vokal Syahganda Nainggolan ke lingkaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu spekulasi liar di panggung politik nasional.

Banyak pihak membaca langkah ini sebagai sinyal keretakan hubungan antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Maklum, Syahganda selama ini dikenal tanpa ampun menyerang Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, pakar ilmu pemerintahan, Muhammad Ryaas Rasyid, membongkar motif lain di balik layar pelantikan mengejutkan ini.

Ryaas menegaskan hubungan Prabowo dan Jokowi masih solid. Menurutnya, penunjukan Syahganda merupakan strategi kalkulatif untuk meredam kecurigaan publik yang mulai berlebihan.

Prabowo dinilai sedang menjalankan taktik komunikasi politik tingkat tinggi dengan merangkul kubu kritis guna menetralisir potensi kegaduhan.

“Dia (Prabowo) tetap menjaga hubungan baik, tapi mengakomodasi beberapa orang untuk menetralisir kemungkinan kecurigaan itu,” ujar Ryaas dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (6/10/2026).

Menariknya, Ryaas menilai jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang kini diemban Syahganda bukanlah posisi strategis yang patut dikhawatirkan. Jabatan ini lebih berfokus pada fungsi humas publikasi, bukan pembuat kebijakan inti.

Lebih jauh, Ryaas menyentil sisi pragmatis dari penunjukan ini. Ia melihat posisi tersebut tak lebih dari bentuk akomodasi politik bagi sosok yang sudah lama mengantre di luar pagar kekuasaan.

“Syahganda kan sudah terlalu lama menunggu juga panggilan. Jadi kalau nggak masuk, kasihan juga,” sentil Ryaas blak-blakan.

Syahganda Nainggolan resmi berbaju pemerintahan setelah dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).

Ia menggeser posisi Muhammad Qodari yang kini digeser menjadi Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI. Langkah bongkar pasang ini kini menjadi sorotan tajam, apakah murni strategi komunikasi atau sekadar bagi-bagi jatah kekuasaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *