JAKARTA – Belum lama dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) oleh Presiden Prabowo Subianto, tokoh pergerakan Syahganda Nainggolan langsung melontarkan pernyataan kontroversial.
Syahganda menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengganti Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah berani ini diperlukan demi efektivitas roda pemerintahan.
Pernyataan tajam tersebut diungkapkan Syahganda saat menjadi pengisi materi dalam sebuah siniar bersama pakar hukum tata negara, Refly Harun, yang disiarkan pada 3 Oktober 2026.
Di mata Syahganda, performa Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia belum terlihat signifikan. Ia bahkan membandingkan Gibran dengan para pendahulunya seperti Jusuf Kalla dan Boediono.
“Waktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, gempa bumi, ekonomi, dia bekerja. Dulu Boediono bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja,” kritik Syahganda tanpa tedeng aling-aling.
Lebih jauh, ia menilai Gibran mengalami krisis kewibawaan di mata publik, bahkan hanya untuk urusan seremonial seperti peresmian proyek besar.
Selain rapor merah soal kinerja, Syahganda kembali mengungkit rentetan polemik masa lalu Gibran, mulai dari isu keabsahan ijazah hingga kontroversi proses pencalonannya yang dinilai cacat konstitusi.
“Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres Gibran ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi,” tegasnya.
Syahganda menyadari pencopotan wakil presiden akan memicu guncangan politik besar karena Gibran merupakan simpul dari konfigurasi kekuasaan partai-partai koalisi.
Sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik tersebut, ia mengusulkan skenario kompensasi politik berupa alokasi kursi menteri bagi kelompok yang terdampak.
Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, secara spesifik disebut Syahganda sebagai sosok potensial untuk masuk kabinet dan menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Ia menilai posisi Menpora yang kini diduduki Erick Thohir layak didelegasikan kepada Kaesang karena minimnya prestasi olahraga nasional yang menonjol belakangan ini.
“Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya, Kaesang, jadi menteri kan. Gantiin Erick Thohir. Ganti aja Kaesang jadi Menteri Olahraga,” urainya membeberkan opsi barter politik tersebut.
Mengenai legalitas formal, Syahganda mengingatkan bahwa mekanisme konstitusi memayungi proses pergantian tersebut. Jika terjadi kekosongan jabatan, Presiden memiliki hak untuk mengajukan dua nama calon wapres baru guna dipilih oleh MPR.
Ia berharap pendamping Prabowo ke depan adalah sosok teknokrat tangguh atau politisi kawakan yang mampu berbagi beban kerja secara setara dengan presiden.
“Kita cari orang yang kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat,” pungkas Syahganda menutup perbincangan.
