Pekanbaru, forumjurnalisinvestigasi.com — Riuh rendah pelantikan presiden baru telah usai, namun optimisme publik kini mulai diuji oleh waktu. Pertanyaan mendasar mulai menyeruak di warung kopi hingga ruang akademis: masihkah rakyat Indonesia bisa berharap pada Prabowo Subianto untuk memulihkan ekonomi ini?
Setahun lebih berjalan, pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya masih disibukkan oleh manuver politik makro yang kurang menyentuh urusan dapur rakyat kecil. Rupiah melemah, utang negara membengkak, dan perang melawan korupsi dituding masih tebang pilih.
Secara biologis, faktor usia dan stamina fisik sang presiden tidak bisa diabaikan dalam memimpin negara kepulauan yang sangat luas. Energi fisik yang besar sangat dibutuhkan untuk melakukan blusukan dan mengontrol langsung jalannya program-program kerakyatan di lapangan.
Secara psikologis, latar belakang militer Prabowo membentuk karakter kepemimpinan yang cenderung top-down. Pendekatan instruktif ini terkadang gagap ketika berhadapan dengan dinamika ekonomi pasar yang cair dan membutuhkan sensitivitas tinggi terhadap keresahan psikologis masyarakat bawah.
Dari kacamata politis, akomodasi politik yang sangat gemuk di dalam kabinet memaksa pemerintah berbagi konsesi. Akibatnya, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sering kali terkesan tebang pilih demi menjaga harmoni koalisi besar pendukung istana.
Dimensi ekonomi memberikan rapor yang paling objektif dan mengkhawatirkan bagi kehidupan sehari-hari publik. Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan berat, sementara total utang pemerintah terus merangkak naik menembus angka Rp10.293 triliun.
Beban cicilan utang yang sangat besar tersebut pada akhirnya menyedot ruang fiskal APBN yang seharusnya bisa dialokasikan untuk subsidi energi, pupuk, dan bantuan modal usaha mikro. Kebijakan ekonomi makro yang digodok di Jakarta terasa sangat berjarak dengan realitas daya beli masyarakat yang kian merosot.
Rakyat tidak butuh angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas jika harga pangan di pasar terus melonjak tidak terkendali. Mereka butuh intervensi langsung pemerintah untuk menstabilkan harga dan membuka lapangan kerja formal seluas-luasnya.
Harapan rakyat pada kepemimpinan Prabowo tentu tidak boleh padam sepenuhnya. Namun, istana harus segera menyadari bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa dicapai hanya lewat retorika nasionalisme dan megaproyek mercusuar.
Jika roda pemerintahan tidak segera berbelok arah untuk lebih memprioritaskan perut rakyat bawah, ketidakpuasan publik dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan sosial yang jauh lebih mahal harganya. Saatnya kabinet bekerja nyata tanpa tebang pilih.***
