Riuh rendah reshuffle kabinet kembali menjadi panggung tontonan di pentas politik nasional.
Kursi kekuasaan digeser. Wajah-wajah baru direkrut. Dan barisan penjilat? Berebut tempat di lingkaran sang “Patron”. Konyol…
Namun, tahukah Anda? Di gang-gang sempit dan gubuk reyot tempat arus bawah bernapas. Semua drama itu tidak lebih dari sekadar angin lalu.
“Terserah Bapak sajalah, Pak Presiden. Mau ganti menteri setiap hari pun, kami rakyat jelata ini tidak perduli…”
Bagi kami di tataran akar rumput, politik hari ini tidak punya arti ketika isi piring di meja makan masih menjadi teka-teki.
Kami tidak punya kapasitas mental untuk membahas geopolitik. Atau grafik naiknya nilai dolar. Sedang pulsa handphone habis. Dapur berhenti mengepul.
Kami maklum, secara biologis, lapar bukanlah pilihan retoris. Perut keroncongan adalah alarm bertahan hidup yang paling purba.
Dokter bilang, saat lambung kosong menuntut haknya. Fungsi otak kita menyusut. Saat itu, secara drastis otak hanya untuk memikirkan satu hal: makanan.
Kami rakyat yang lapar tidak butuh visi makroekonomi atau pidato kemajuan yang melangit. Yang kami rasakan kami mengalami degradasi psikologis. Istilah kren-nya: kecemasan eksistensial, rasa tidak berdaya. Plus hilangnya martabat sebagai manusia.
Dari kacamata ekonomi, Ekonom menyebut realitas arus bawah adalah potret nestapa yang sangat kontras dengan kemewahan elite politik. Sang Ekonom lantas mengutip data:
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2026 masih berada di angka 8,07 persen. Artinya, ada 22,93 juta manusia di negeri ini yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ironinya, di tengah puluhan juta perut yang menahan lapar, panggung hukum kita justru disesaki oleh angka-angka korupsi yang luar biasa gila.
Lihat saja analis pengamat hukum: Kejaksaan Agung katanya mengungkap data spektakuler, sepanjang tahun 2025 saja, estimasi nilai kerugian negara akibat megakorupsi tata kelola produk minyak dan subsidi mencapai lebih dari Rp285 triliun.
Bandingkan angka-angka tersebut dengan saksama. Uang ratusan triliun rupiah yang dijarah segelintir elite itu sejatinya mampu memberi makan, menyediakan pulsa. Serta menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyat miskin di Indonesia selama bertahun-tahun. Berarti itu juga hak kami kan?
Simak pula komentar Politisi. Secara politik, katanya, kemiskinan struktural ini sengaja dipelihara sebagai komoditas musiman. Rakyat jelata hanya dianggap penting ketika musim berburu suara tiba.
Maksud dia, di mana kelaparan berada disitulah kebutuhan perut ditukar dengan selembar uang kertas. Atau paket sembako murah. Imbal jasanya: demi melanggengkan kekuasaan.
Tentu saja, nilai-nilai luhur Islam mengutuk keras model kepemimpinan transaksional yang eksploitatif seperti ini.
Islam menegaskan, pemimpin adalah pelayan rakyat (khadimul ummah). Kelak akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di akhirat. Atas setiap perut yang kelaparan di bawah kekuasaannya.
Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan keras yang sangat personal:
“Tidak beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya (rakyatnya) kelaparan di sampingnya, dan ia mengetahui hal itu.”
Memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk membeli suara adalah bentuk pengkhianatan paling nista terhadap amanah ketuhanan dan kemanusiaan. Ini adalah pembusukan moral yang dibungkus dengan legitimasi politik formal.
Selama keadilan sosial masih disandera oleh syahwat korupsi dan kebijakan yang berjarak dari realitas lambung rakyat, selama itu pula kabinet baru hanyalah dekorasi palsu. Di atas penderitaan arus bawah.
Sebab, gonta-ganti menteri tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut yang telanjur keroncongan. Seperti Negarawan India, Indira Gandhi:
“Orang-orang miskin tidak bisa makan demokrasi, mereka juga tidak bisa makan kebebasan. Yang mereka butuhkan adalah makanan, pakaian, perumahan, dan jaminan masa depan.”
