JAKARTA, JurnalisInvestigasi.com – Gelombang perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih jilid VII yang dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) menelan “korban” besar. Pratikno, salah satu figur paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir di lingkaran kekuasaan Istana, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Posisinya kini digantikan oleh Sugiono, politisi Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. [1, 2, 7, 8]
Pencopotan Pratikno memicu analisis mendalam di kalangan pengamat politik. Publik membaca langkah ini sebagai sinyal kuat pembersihan pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari pos strategis kabinet. Hubungan kedekatan Pratikno dengan Jokowi bukanlah rahasia. Sebelum menjabat Menko PMK di era Prabowo, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini adalah Mensesneg selama dua periode penuh (2014–2024) di bawah Jokowi. Ia dikenal sebagai “penjaga gerbang” Istana sekaligus konseptor politik utama di balik berbagai kebijakan krusial Jokowi. [5, 6]
Pasca-pelantikan kabinet baru di Istana Negara, Pratikno yang ditemui awak media tampak bersikap tenang dan melempar senyum. Ia menegaskan dirinya masih terus bekerja dan meminta publik menunggu pengumuman resmi mengenai posisi barunya.
“Nanti ada berita lagi, tunggu besok,” ujar Pratikno singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/10/2026).
Informasi yang dihimpun tim investigasi internal dari lingkaran dalam Istana mengindikasikan bahwa Pratikno tidak sepenuhnya ditendang dari pemerintahan. Ia disebut-sebut masuk radar untuk menempati posisi di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Skema pergeseran ini dinilai sebagai kompromi politik agar transisi kekuasaan dan komunikasi antar-faksi tetap terjaga, meskipun kendali operasional kementerian koordinator kini sepenuhnya dipegang oleh loyalis murni Prabowo.
Pergeseran ini menjadi bukti nyata dinamika internal Kabinet Merah Putih yang terus bergerak mencari keseimbangan baru, sekaligus menegaskan otoritas penuh Presiden Prabowo dalam menentukan siapa saja yang berhak duduk di lingkaran utama eksekutif.
