JAKARTA – Gerak cepat ditunjukkan Istana dalam menindaklanjuti ambisi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin membebaskan biaya pendidikan. Kebijakan ini direncanakan menyasar seluruh sekolah negeri hingga tingkat universitas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mematangkan skema teknis dalam hitungan minggu. Fokus utama saat ini adalah membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta uang pangkal di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Dalam dua hingga empat minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi di Istana Merdeka.
Langkah politik ini pertama kali ditekankan Prabowo secara terbuka dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional. Secara tegas, Presiden menuntut agar tidak ada lagi anak bangsa yang terhambat mengenyam pendidikan akibat kendala finansial.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Namun, janji ini langsung memicu perdebatan sengit di sektor anggaran negara. Berdasarkan data awal, skenario pembebasan biaya kuliah untuk sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN diproyeksikan menelan dana fantastis mencapai Rp93,74 triliun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengakui bahwa kementeriannya kini sedang membedah struktur pendapatan kampus. Proses ini mencakup hitungan dari jalur mandiri hingga pos pemasukan lain.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian Yuliarto saat memberikan penjelasan teknis.
Di area parlemen, para legislator mulai mempertanyakan realitas ruang fiskal APBN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar cermat menghitung daya tahan keuangan negara di tengah situasi global yang tidak menentu.
“SD dan SMP kan SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN,” ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan.
Perdebatan krusial juga bergeser pada klaim Presiden terkait sumber dana. Prabowo sempat melontarkan wacana membiayai program ini menggunakan uang hasil sitaan para koruptor.
“Dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” sebut Prabowo optimis.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai skema tersebut terlalu berisiko. Penghimpunan aset dari tindak pidana korupsi dinilai bersifat fluktuatif dan tidak bisa dijadikan jaminan pembiayaan program jangka panjang secara berkelanjutan.
